Vonis Bebas Dua Terdakwa Kanjuruhan, Jaksa Diminta Melakukan Banding

Terdakwa perkara Kanjuruhan, eks Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi menjalani sidang putusan di PN Surabay, Kamis (16/3).

PN Surabaya, Bhirawa
Dua terdakwa kasus Kanjuruhan, yakni eks Kabag Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas, oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Abu Achmad Sidqi Amsya. Terhadap putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diminta melakukan upaya hukum banding.
Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara), M Sholehuddin menegaskan, Jaksa harus melakukan upaya hukum selanjutnya, apakah mau banding atau kasasi. Karena perkara ini menelan korban banyak dan peristiwa ini menjadi sorotan dunia. Sehingga peradilannya harus benar-benar memenuhi semua prosedur-prosedur hukum.
“Disini Jaksa harus melakukan upaya hukum sesuai KUHAP. Karena itu menyangkut jiwa, apalagi korbannya banyak dan akan menjadi sorotan oleh mata dunia. Kalau Jaksanya menerima, akan menjadi sorotan dunia, karena kasus ini mendunia,” tegasnya.
Peradilannya, sambung Sholehuddin, harus memenuhi prosedur hukum, mulai proses pemeriksaannya dari pertama masuk di Pengadilan. Hal itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan, karena nantinya akan berpengaruh terhadap pandangan dunia terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
Apakah putusan Hakim ini akan menjadi preseden buruk bagi peradilan di Indonesia? Kepada Bhirawa Sholehuddin menjelaskan, hal itu persoalan pembuktian di proses persidangan. Pihaknya mengaku tidak mengikuti secara pasti, sehingga pendapat hukumnya berati putusan bebas ini bisa dikarenakan tidak memenuhi salah satu unsur delik atau semua unsur delik dari Pasal yang didakwakan.
“Mengingat kasus ini mendunia, jadi Jaksa harus punya sikap dan melaksanakan tugas serta fungsinya benar-benar sesuai dengan hukum. Segala upaya hukum yang disediakan dalam hukum acara harus digunakan. Supaya terlihat bahwa ini peradilan yang benar-benar sesuai dengan proses pidana. Kalau itu diputus bebas, merupakan kewenangan Majelis Hakim yang tidak bisa diintervensi,” ungkapnya. [bed.iib]

Tags: