Wabup Madiun Launcing Database MDG’s

Wabup Madiun Drs. Iswanto, M.Si (kanan) menyerahkan  cindera mata dari Pemkab Madiun  kepada Tim P3BM Bappenas. [sudarno/bhirawa]

Wabup Madiun Drs. Iswanto, M.Si (kanan) menyerahkan cindera mata dari Pemkab Madiun kepada Tim P3BM Bappenas. [sudarno/bhirawa]

Kab.Madiun, Bhirawa
Wakil Bupati Madiun, Drs.Iswanto,M.Si, melakukan launching database MDG’s (Millenium Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Milenium dan Program Pembangunan melalui P3BM (Pro-Por Planing Budgetting and Monitoring), di Ruang Rapat Graha Purabaya Pemkab Madiun, Jumat (17/4).
Dalam sambutannya, Drs. Iswanto, M.Si mengatakan, dengan sudah adanya database P3BM di Kabupaten Madiun, diharapkan segala sesuatu bisa segera diupdate demi kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan Kabupaten Madiun.
“Saya minta semua Satker lebih bekerja maksimal dengan sudah adanya database P3BM. Karena semua permasalahan yang ada dapat dilihat melalui database dalam hitungan menit,” kata Wakil Bupati Madiun, Iswanto, dalam sambutannya.
Selain dihadiri kepala SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dan peserta training, launcing ini juga dihadiri Direktur P3BM Bappenas, Dr.La Ega. Dalam sambutannya, La Ega mengatakan, memang membuat data itu mahal. Namun lebih mahal jika membangun tanpa data.
“Kami ucapkan selamat untuk Pemkab Madiun sudah menerapkan database P3BM. Kabupaten Madiun merupakan Kabupaten/Kota ke-52 di seluruh Indonesia yang sudah menerapkan P3BM. Memang membuat data itu mahal, tapi lebih mahal kalau kita membangun tanpa data,” kata Direktur P3BM Bappenas, Dr.La Ega, dalam sambutannya.
Sebelumnya di tempat yang sama, sejak 13-16 April, sebanyak 46 orang yang ambil dari seluruh SKPD, mengikuti pelatihan P3BM yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Madiun yang bekerja sama dengan Kementrian PPN/Bappenas. Pelatihan ini dalam rangka untuk mempercepat pengolahan data berbagai bidang. Terutama untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Madiun.
Sementara itu menurut Ketua Tim P3BM, Ahmad Hariadi, P3BM ini telah di uji coba tahun 2007 di beberapa daerah pinggiran di pulau Jawa. Setelah itu, pada tahun 2011 Bappenas melakukan evaluasi. “Sistem ini baru kita kenalkan secara resmi tahun 2013. Itupun yang kita latih baru 15 Kabupaten/Kota yang kita biayai sendiri. Setelah itu, puluhan Kota/Kabupaten mengadakan pelatihan dengan biaya masing-masing,” jelas Ketua Tim P3BM, Ahmad Hariadi.
Menurutnya lagi, P3BM ini sangat penting karena di RPJM ke depan, dalam perencanaan harus menggunakan alat-alat perencanaan, penganggaran, pemantauan yang berpihak pada rakyat miskin. Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Ir.Tontro Pahlawanto, mengatakan, dengan adanya pelatihan P3BM ini, di harapkan masing-masing SKPD penanggungjawab pengetahuan kemiskinan itu mampu mengurai persoalan di SKPD masing-masing.
Selain itu, juga harus mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. “P3BM itu nantinya sebagai dasar informasi awal untuk penyusunan RAPBD tahun 2016.
Kita berharap setelah masing-masing SKPD menguasai P3BM, nanti APBD kita tentunya lebih memihak pada rakyat miskin,” jelas Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Ir.Tontro Pahlawanto. [dar]

Tags: