Wabup Sidoarjo hadir dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo 2018. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo harus dientaskan. Sebab kalau tidak, selain akan bisa berdampak pada masalah sosial juga bisa berdampak pada masalah kejahatan. Sehingga Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifudin, yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo, minta agar setiap kegiatan OPD di Kab Sidoarjo bisa ikut membantu mengentaskan kemiskinan.
”Program pengentasan kemiskinan itu program mulia, maka perlu mendapat perhatian semua pihak,” kata Wabup Nur Achmad, saat membuka Rakor TKPKD Kab Sidoarjo tahun 2018 di ruang Delta Karya Setda Sidoarjo, Rabu (31/10) kemarin.
Lebih lanjut, Wabup Nur Achmad menjelaskan, misalnya di desa, anggaran yang ada supaya tak hanya dipakai untuk membangun sarana fisik dan pelayanan publik saja. Namun kalau sudah tuntas, bisa dialihkan untuk fokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Agar bisa mengentaskan angka kemiskinan yang ada.
”Karena saat ini anggaran di tingkat desa jumlahnya cukup besar,” sebut Wabup Nur Achmad.
Maka berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Kab Sidoarjo yag sudah dijalankan, selama ini, kata Wabup, patut diapresiasi. Sehingga membuat angka kemiskinan di Kab Sidoarjo, yang saat ini dibawah angka rata-rata angka kemiskinan di Pusat maupun Prov Jatim. Angka rata-rata kemiskinan di Prov Jatim saat ini sebesar 9%, sedangkan di Kab Sidoarjo sebesar 6,23%.
Meski masih dibawah angka rata-rata Pusat dan Prov Jatim, tetapi Kab Sidoarjo, kata Wabup, harus tetap kerja ekstra keras untuk mengentaskan kerak-kerak kemiskinan yang ada. Maka itu Pemkab Sidoarjo tidak boleh berpuas diri.
Karena itu, menurut Wabup, masih ada faktor yang bisa mengakibatkan kemiskinan seperti halnya jumlah pengangguran terbuka yang cukup memprihatinkan.
Anggaran yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan di Kab Sidoarjo harus didukung.
Sedangkan Kabid Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Kab Sidoarjo, Rony Yuliarso AP menambahkan, jumlah kemiskinan di Sidoarjo bertambah. Dari hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 lalu, sebanyak 99 ribu rumah tangga sasaran (RTS). Namun setelah dilakukan pemutakhiran data tahun 2015 lalu, menjadi 117 ribu RTS.
Dari data pemetaan itu, sejumlah wilayah yang termasuk banyak terdapat keluarga miskin itu adalah nomor urut satu di wilayah Kec Krian dan nomor urut dua di wilayah Kec Waru.
Dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) selama ini, menurut Rony, dalam pengentasan kemiskinan di Sidoarjo perlu adanya harmonisasi semua lembaga terkait. Selain itu, perlu perhatian berupa dukungan anggaran sebagai bukti keberpihakan dalam pengentasan kemiskinan di Sidoarjo. [kus]
