Wabup Timbul terima audiensi himpunan bank negara dan daerah.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko menerima audiensi Himpunan Bank Negara (Himbara) dan daerah di Guest House Kraksaan. Turut mendampingi, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari, Plt Asisten Administrasi Umum dr Mansur, Kepala BPPKAD Dewi Korina, Kepala Bapelitbangda Santiyono, Kepala DKUPP Anung Widiarto, Kabag Perekonomian dan SDA Jurianto serta perwakilan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini diawali dengan pemberian informasi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo simpanan masyarakat Kabupaten Probolinggo dan penyaluran kredit utamanya yang produktif serta rencana CSR yang di wilayah kerja Kabupaten Probolinggo serta usulan-usulan yang bisa dibahas bersama Wabup Probolinggo dan OPD terkait.
Penyampaian informasi oleh pihak perbankan ini secara berurutan disampaikan oleh Bank Jatim Cabang Kraksaan, BNI Cabang Kraksaan, BRI Cabang Kraksaan, Bank Mandiri Kraksaan, BPR Jatim dan PT LKM-BKD. Kemudian ditanggapi oleh Kepala Bapelitbangda Santiyono dan Kepala BPPKAD Dewi Korina.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari, Jum’at (27/1) menyampaikan salah satu yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan peran dan kontribusi perbankan khususnya yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan daerah serta Lembaga Keuangan Mikro Bank Kredit Desa (LKM-BKD) untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Selain itu akselerasi pencapaian RPJMD 2018-2023 yang memasuki tahun-tahun terakhir dengan target pertumbuhan ekonomi 3,67%. Sekaligus upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang ditandai dengan dicabutnya peraturan PPKM sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022,” ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan pelayanan yang diberikan oleh perbankan ini kepada masyarakat bisa berbanding lurus dengan perekonomian masyarakat. Termasuk data-data yang sudah mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha).
“Perbankan bersama OPD terkait harus bisa memotret perkembangan UMKM. Terutama yang sudah menerima dana pinjaman seperti KUR dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan, sehingga perbankan yang sudah menunaikan kewajibannya memberikan pinjaman bisa memantau perkembangan UMKM,” katanya.
Menurut Wabup Timbul, hal ini diperlukan dalam rangka mendongkrak perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Kalau kemiskinan masih ada maka harus dicarikan pemecahannya mengapa kemiskinan masih ada.
“Tetapi saya optimis perkembangan perekonomian di Kabupaten Probolinggo bisa meningkat. Sudah harus mulai optimis karena kredit karena kewajiban perbankan sudah diberikan. Perbankan harus ada analisa dari pinjaman yang diberikan. Terutama perkembangan UMKM dan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Wabup Timbul mengharapkan nantinya melalui dana KUR yang sudah diberikan kepada masyarakat bisa muncul pengusaha-pengusaha di Kabupaten Probolinggo. Semua harus dimunculkan sehingga apabila ada investasi bisa dimunculkan.
“Harapan saya di tahun 2023 harus terus ada kemajuan pelayanan dan sinergi dari perbankan di Kabupaten Probolinggo. Idealnya harus lebih banyak yang menyimpan. Tapi karakter masyarakat lebih banyak yang pinjam. Ke depan saya ingin ada gambaran riil tentang perkembangan perekonomian di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.(wap.hel)
