Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin didampingi Rektor Unusida mendapat sambutan dari mahasiswa.
Sidoarjo, Bhirawa
Ratusan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) berbaur jadi satu dalam kuliah Umum Industri Hulu Migas yang diprakarsai oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Selasa (12/12) kemarin.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, SH dalam sambutan pembukaannya pun sangat merasa bangga terhadap para mahasiswa Unusida dan Umsida. Kita jangan menoleh kebelakang, dimana NU dan Muhammadiyah pernah mengalami ketidakharmonisan. Tetapi itu dulu, sekarang jaman now tidak perlu seperti itu lagi. Kita harus melangkah kedepan berbuat kebaikan untuk meraih prestasi,” ujar Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, SH yang mendapatkan upplause meriah, kemarin(12/12).
Kepala Perwakilan SKK Migas (Jabal Nusra (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Ali Masyhar mengatakan kegiatan kuliah umum dilandasi keinginan karena ingin mensosialisasikan seluas-luasnya kegiatan SKK Migas, mulai eksplorasi hingga eksploitasi serta pascaeksploitasi.
Menurutnya kuliah umum ini diikuti 300 mahasiswa Unusida dan Umsida itu kegiatan ke 11 sejak Nopember hingga Desember 2017.
Sebelumnya sudah dilaksanakan di sejumlah kampus lainnya. D iantaranya ITS, Unair, Brawijaya, Undip, UGM, UPN dan sejumlah kampus lainnya. Setiap kegiatan kuliah umum diikuti bukan hanya satu kampus, tapi dua sampai tuga kampus lain mahasiswanya juga diikutkan.
“Kami pilih kampus, karena di kampus jadi kawah candradimuka (menggodok) para calon pemimpin masa depan,” katanya.
Sementara itu, pendapatan SKK Migas mencapai Rp 130 triliun per Nopember 2017. Pendapatan itu nilainya melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat, senilai Rp 20 triliun. Karena 2017 tenyata harga minyak baik.
“Kenaikan 5 kali lipat sebelum Desember. Kami yakin hasilnya lebih banyak lagi,” terang Ali Masyhar. Namun demikian, lanjut pria yang akrab dipanggil Ali ini tidak dihitung per daerah atau sektoral. Melainkan dihitung secara nasional. Hal itu disebabkan semua pendapatan masuk dalam APBN sebagai Target Penerimaan Migas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jadi pendapatan SKK Migas itu masuknya bukan ke penerimaan keuangan SKK Migas, tapi langsung masuk ke Kementerian Keuangan,” jelasnya. [ach]
