Nampak Wabup dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam rapat koordinasi menekan angka pengangguran. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kab Sidoarjo terus dilakukan. Namun pihak kecamatan nampaknya masih kesulitan melakukan hal itu. Sehingga Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meminta kepada 18 kecamatan untuk mensajikan data di wilayahnya masing-masing secara terbuka.
Permintaan itu, ditegaskan Nur Ahmad, dalam rapat koordinasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kab Sidoarjo, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Kamis (14/12) kemarin.
Menurutnya, meski pengangguran terbuka di Sidoarjo menurun, namun upaya menekan tingkat pengangguran terbuka terus dilakukan. Dari data yang ada, tingkat pengangguran terbuka di Kab Sidoarjo sebesar 4,9%. Lewat peran para camat diharapkan angka pengangguran dapat ditekan lagi.
Sehingga Wabup meminta masing-masing kecamatan mempunyai data jumlah pengangguran di wilayahnya. ”Saya mohon agar masalah data berkenaan dengan pengangguran terbuka agar dilaksanakan,” pintanya.
Data jumlah pengangguran penting dimiliki. Data itu sebagai acuan Pemkab Sidoarjo untuk membuat strategi yang tepat dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Sidoarjo. Data itu merupakan acuan, kalau data itu sudah ada, maka bisa melakukan strategi bagaimana supaya kita bisa menekan pengangguran.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman mengatakan, data valid jumlah penganguran di Kab Sidoarjo dapat diperoleh langsung dari desa/kelurahan. Data itu dapat diketahui langsung melalui kegiatan musyawarah desa. Makanya para camat dapat menghidupkan kembali program musyawarah desa.
Setidaknya enam bulan sekali atau minimal setahun sekali masing-masing desa menyelenggarakan musyawarah desa. ”Dari musyawarah desa/kelurahan itu banyak hal yang didapatkan. Misalnya data tentang jumlah masyarakat miskin yang ada,” katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, M Husni Thamrin SH MM mengatakan, penanganan tingkat pengangguran terbuka di Kab Sidoarjo diarahkan pada pendidikan vokasi. Kementerian PAN dan RB mengharapkan pendidikan vokasi untuk digalakkan keberadaannya. ”Hal itu seiring dengan persiapan dibukanya Balai Latihan Kerja (BLK) internasional di Kab Sidoarjo,” jelas Thamrin. [ach]
