Wacana Gelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Bulan Juli

Pembelajaran Tatap Muka di SMPN 1 Lumbang.

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi dan Payung Hukum
Surabaya, Bhirawa
Dinas Pendidikan Jatim belum bisa memastikan terlaksananya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jenjang SMA/SMK di Jatim. Meski Presiden Jokowi telah mewacanakan akan dilaksanakan pada semester kedua tahun ini. Di lain sisi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19 setempat menyatakan, pada Minggu (7/3) kemarin sebanyak 19 kabupaten/kota sudah berada di zona kuning.
Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya – Sidoarjo, Lutfi Isa Ansori, pihaknya hanya mendengar ada target dari Presiden Joko Widodo jika PTM dimulai semester kedua, atau sekitar Bulan Juli mendatang.
“Namun saat ini belum ada pembahasan di tingkat Dinas Pendidikan Jatim terkait teknis pelaksanaan kebijakan itu,” ujarnya di Surabaya, Senin (8/3).
Dikatakan Lutfi, sistem pembelajaran yang diterapkan Dindik Jatim saat ini masih menggunakan Daring, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apalagi kini pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Jika kebijakan (PTM, red) memang diterapkan Bulan Juli mendatang, pemerintah harus menyiapkan regulasi maupun payung hukum yang jelas. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah sekolah dan para gurunya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori menilai pembukaan sekolah – sekolah agar bisa menggelar PTM sudah ditunggu masyarakat, terutama orang tua dan para siswa sendiri yang sudah jenuh dengan pembelajaran secara online.
Menurut Isa Ansori, pembelajaran Daring selama pandemi Covid 19 tidak bisa maksimal. Kendala utamanya adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadahi.
“Selama ini sistem pendidikan dilakukan secara konvensional dengan metode tatap muka di sekolah. Nah kemudian karena pandemi dipindahkan ke rumah dengan cara online atau Daring. Secara fasilitas tentu tidak memenuhi, orang tua tidak selalu ada untuk mendampingi anak – anaknya saat belajar, kemampuan alat, ekonomi dan pengetahuan juga tidak sama satu dengan yang lain sehingga sangat tidak efektif,” kata Isa Ansori.
Jika PTM dimulai Juli, Isa Ansori memberi imbauan seperti halnya Lutfi, yakni harus ada rambu – rambu atau regulasi dalam pelaksanaan PTM. Misalnya guru dan siswa harus dipastikan sehat, kemudian sarana dan prasarana sekolah juga harus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sangat ketat.
“Hanya saja kalau ini dibebankan ke sekolah tentu akan menjadi persoalan, saya kira pemerintah harus hadir dan bersinergi. Yakni memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten terkait kesiapan sekolah dalam menggelar PTM,” katanya. [ina]

Tags: