Wacana Masa Jabatan Presiden

Belakangan ini, wacana amendemen UUD 1945 dengan menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga kali menjadi perbincangan di jagad politik Tanah Air. Ada kekhawatiran wacana tersebut, berpotensi cukup berbahaya bagi tatanan demokrasi. Memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya akan membuat regenerasi politik menunggu dengan jarak yang panjang. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.

Disisi lain, masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut, sehingga ada indikasi timbulnya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, yakni suatu kekuasaan yang cenderung korup, kekuasaan mutlak yang benar-benar merusak. Jika wacana tersebut terus bergulir, bisa dipastikan akan membuka peluang untuk menimbulkan polemik di tengah-tengah publik.

Sedikitnya, terdapat dua usulan perubahan yang mengemuka terkait penambahan masa jabatan Presiden. Pertama, masa jabatan presiden cukup satu kali, namun dengan durasi kepemimpinan selama delapan tahun. Kedua, masa jabatan presiden tiga kali, dengan durasi kepemimpinan total selama 15 tahun. Sementara saat ini, masa jabatan presiden adalah dua kali. Hal itu tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” (Kompas, 15/3/2021).

Sejatinya, isu perpanjangan masa jabatan presiden di era pemerintahan Jokowi bukan saja muncul sekali. Pada akhir 2019 lalu, kabar serupa ramai diperbincangankan seiring dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945. Bahkan, Presiden Jokowi saat itupun, telah menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Berangkat, dari pengalaman yang ada dan guna meredam kemungkinan polemik terkait munculnya wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga kali tersebut, maka kini saatnya parlemen harus mampu memberikan alasan dan penjelasan secara konkret. Baik alasan secara konstitusi, alasan hukum, sampai alasan politik.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: