Kantor Gubernur Jatim
Jember, Bhirawa
Wacana usulan pemekaran wilayah di 10 kabupaten salah satunya Kabupaten Jember oleh Provinsi Jatim terus bergulir. Bahkan ada beberapa pihak yang menilai saat ini Jember sudah layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten dan kota.
Seperti yang disampaikan M Eksan anggota DPRD Jatim wilayah Dapil IV (Jember – Lumajang) dari Partai NasDem saat berkunjung ke Jember kemarin. Menurut Eksan Jember dianggap sudah terlalu gemuk untuk menjadi sebuah kabupaten. Sehingga sudah saatnya Jember dipecah pemerintahannya menjadi kabupaten dan kota.
“Apalagi Jember sudah mempunyai histori memiliki dua pemerintahan yakni kabupaten dan kota administratif. Sehingga sangat mungkin dari histori ini kita gali kembali untuk menjadikan Jember dua pemerintahan,” ujar Ekhsan kepada sejumlah media di Jember, Rabu (5/4) kemarin.
Sehingga ujar Eksan tinggal Bupati dan DPRD nya untuk terus mendorong usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jatim tentang pemekaran wilayah ini.” Ini usulan dari provinsi yang harus kita dorong baik dari segi administratif maupun dari segi politis,” tandasnya.
Menurut Eksan, pemekaran ini sangat berdampak positif bagi daerah itu sendiri. Selain dinamisasi juga banyak SDM yang dimiliki oleh Jember dapat terserap secara optimal. Selain itu, serapan pengangguran akan semakin terbuka lebar. “Selama ini banyak orang berpotensi, tidak bisa diserap karena sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan pemekaran ini, pemerintahannya ada dua, DPRDnya juga ada dua,” ujar politisi berperawakan subur ini kemarin.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember Edy Budi Susilo mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan ruang terkait dengan isu-isu strategis dari Provinsi Jatim utamanya soal pemekaran wilayah dalam RPJMD Kabupaten.
“Setelah dilakukan review RPJMD, kami sudah memberikan ruang terkait isu pemekaran wilayah. Sehingga kita tinggal menyikronkan secara teknis dengan RPJMD Propinsi Jatim. Sehingga di saat ada program yang tidak sesuai dengan RPJMD Provinsi kita tinggal kita mereview kembali,” tandasnya.
