Foto: ilustrasi
Dianggap Tidak Menguntungkan Petani
Pamekasan, Bhirawa
Wacana Pemerintah berencana menaikkan harga rokok hingga berlipat-lipat mendapat kritikan dari pengusaha dan petani tembakau di wilayah Pamekasan. Karena upaya itu tidak berdampak dan berpengaruh pada harga jual tembakau di tingkat petani.
“Meskipun harga rokok itu naik, tapi kalau harga tembakau masih tetap saja anjlok, kan tidak ada perbaikan nasib bagi kami para petani”, kata Mat Ali, petani asal desa Kertagenah Daya Kecamatan Kadur, Kamis (25/8).
Menurutnya, petani tembakau selalu menghadapi persoalan ketidakpastian harga jualnya setelah panen, apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini. Meskipun sudah masuk musim kemarau, namun hujan masih saja turun dengan intensitas kecil. Pasti sangat tidak menguntung-kan para petani tembakau.
“Adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga rokok, kami tidak terlalu berharap yang muluk-muluk, kecuali juga diikuti dengan kenaikan harga jual tembakau sehingga para petani dapat diuntungkan”, tambahnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok Pamekasan, Bambang Budianto ,menegaskan tidak setuju dengan nainya harga rokok, karena lebih banyak negatifnya. “Nanti, yang dirugikan pertama adalah karyawan perusahaan, petani tembakau, dan pemerintah daerah”, jelas Bambang Budianto, ketika ditemui wartawan.
Ia menjelaskan, pembagian hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang cukup tinggi nantinya juga akan berdampak pada pemerintah daerah. “Kalau pengusaha sudah tidak kuat menebus pita cukai, yang jelas pajak 10% untuk menebus pita cukai juga tidak akan terserap oleh daerah”, ucapnya.
Ia menambahkan, bila nanti akhirnya tetap berlanjut, kami juga tidak akan tinggal diam, kami akan melakukan action dan menggandeng Petani tembakau untuk melakukan gerakan penolakan kenaikan harga rokok yang menjadi wacana itu.
Dampak lain, tandasnya, bukan tidak mungkin rokok ilegal akan bertambah marak beredar dipasaran. Nantinya setiap rumah, nantinya akan memproduksi rokok sendiri karena tembakau tidak terbeli. Nanti, yang rugi juga Pemerintah”, tuturnya. [din]
