Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat, Kamis (12/1).
Pemprov, Bhirawa
Beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap memberangkatkan masyarakat, mulai menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) golongan 900 VA, menaikkan harga BBM hingga penerapan PP No 60 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait kenaikan biaya urus SIM, STNK, BPKB dan jasa kepolisian mulai mendapat protes dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jatim.
Pada demo yang dinamakan Aksi 121 ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Jatim. Seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Unmer dan ITS. Aksi 121 merupakan aksi serentak yang dilakukan di 19 titik di Indonesia. Di Jatim, aksi demontrasi dipusatkan di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (12/1). Mereka sepakat menolak kebijakan-kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.
Dalam aksinya, Aliansi BEM SI Jatim ini menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, menuntut untuk mencabut dan mengakaji ulang PP No 60 Tahun 2016. Kedua, menuntut pemerintah untuk merevisi kebijakan pencabutan TDL golongan 900 VA dan melakukan pengawasan secara sistematis. Ketiga, menuntut pemerintah memberikan transparansi kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, serta tetap mengontrol ketat efek domino atas kebijakan tersebut.
Keempat, menuntut transparansi, sosialisasi dan uji publik terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, dan kelima, menuntut Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan yang Pro Rakyat.
Perwakilan mahasiswa ini diterima Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Usai menggelar pertemuan, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf menemui pendemo langsung. “Lima tuntutan aspirasi ini kami terima, dan semuanya terkait dengan Jakarta. Kami sebagai perwakilan pemerintah akan meneruskan aspirasi ini dengan baik ke Jakarta. Karena pemerintah provinsi perpanjangan tangan dari pemerintah di Jakarta,” ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur dan mendampingi Soekarwo sebagai Gubernur Jatim selama delapan tahun akan selalu berkomitmen menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui surat maupun demo.
“Saya bersama Pak Gubernur berkomitmen akan menerima setiap aspirasi masyarakat. Ini mengedepankan proses demokrasi. Kami menyambut baik aspirasinya. Silakan adik-adik melanjutkan perjuangan,” tandasnya.
Sempat Ricuh
Demo mahasiswa 121 yang dilakukan serentak di 19 provinsi di Indonesia, khususnya di DPRD Jatim berlangsung ricuh. Ini setelah Fadoli, orator aksi BEM se-Jawa Timur di gedung DPRD Jatim sempat diamankan polisi meski akhirnya dilepaskan. Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu hanya diidentifikasi.
Pengamanan ini selepas Fadoli memberikan aba-aba agar pengunjuk rasa maju menerobos blokade pasukan kepolisian. “Nggak ada. Itu bukan diamankan. Kalau diamankan itu proses hukum,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal kepada wartawan usai mengawal audiensi perwakilan pendemo dengan anggota DPRD Jatim di depan gedung dewan Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (12/1).
Ditambahkan Iqbal jika hal itu hanya identifikasi.”Itu teknik kami agar semua tidak ada yang terprovokasi, sehingga Mas Fadoli itu diidentifikasi dan kita melakukan teknik psikologi,” terangnya.
Ia menegaskan, jika diamankan maka artinya diproses hukum. “Kalau upaya pengamanan itu adalah upaya hukum. Tidak ada sama sekali, saya yang bertanggungjawab,” tegasnya.
Iqbal menerangkan, ketika terjadi aksi dorong antara pendemo dengan kepolisian adalah dinamika di lapangan. Termasuk aksi demo yang dilakukan BEM se-Jatim. “Biasa dinamika di lapangan. Ketika adik-adik ingin dekat dengan wakil rakyat, kami memastikan jangan, biar perwakilan saja,” jelasnya.
Terpisah, Fadoli mengungkapkan terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah melepaskannya. “Saya berterimakasih kepada aparat karena saya telah dilepaskan,”tegasnya di depan sejumlah anggota DPRD Jatim yang menemui mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo minta mahasiswa tidak menggunakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. “Kami di dewan mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, namun tidak perlu menggunakan kekerasan,”tegas politisi asal Partai Golkar.
Sebelumnya, Fadoli orator aksi mengajak pendemo untuk maju masuk ke gedung dewan. Namun, mereka dihalangi pagar pintu masuk serta barikade polisi.
Sedang anggota Komisi E DPRD Jatim dari PKS Sidoarjo Sirodj meminta mahasiswa tidak hanya berdemo soal tiga unsur yaitu kenaikan administrasi pengurusan SIM, kenaikan TDL dan BBM, tapi juga soal TKA yang kini mulai banyak masuk Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa. [iib,cty]
