Oleh :
Umar Sholahudin
Koordinator Parlianment Watch Jawa Timur
Setelah melalui proses yang melelahkan, akhirnya KPUD Jawa Timur mengesahkan perolehan suara dan menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Dalam Pileg kali ini, PKB kembali PKB mendominasi perolehan suara dan kursi di susul PDI-P. PKB “berkuasa” di daerah-daerah basis, yakni tapal kuda yang berbasis NU seperti Madura, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan dan lain sebagainya. Sedangkan PDI berjaya di beberapa daerah Matraman yang dikenal daerah berbasis nasionalis seperti Surabaya, Madiun, Blitar, Malang, Ngawi.
Setelah menghitung perolehyan suara, KPU juga menetapkan perolehan kursi; PKB memperoleh 20 kursi, disusul PDI-P 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 13, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4, dan Hanura 2. Dengan hasil ini, dipastikan PKB akan akan memimpin DPRD Jatim 2014-2019 menggantikan Demokrat. Diantara partai-partai yang mengalami peningkan cukup signifikan adalah Gerindra, dari 8 kursi menjadi 13 kursi. Sementara DPRD Jatim akan kedatangan Parpol baru, yakni Nasdem.
Dengan hasil pergeseran perolehan suara dan kursi parpol di Pemilu 2014 ini, dipastikan akan merubah peta politik di Jatim. Secara relatif, distribusi suara dan kursi menyebar ke beberapa parpol. Karena itu. dipastikan tidak ada Parpol peraih suara dan kursi mayoritas di DPRD Propinsi Jatim. Dengandemikian, DPRD Jatimnantiakanberwajah “hijau” kembali.
Perolehan Suara dan Kursi Parpol 2014
No Parpol Jumlah Suara Kusi
1 PKB 3.730.357 (19,10%) 20
2 PDI-P 3.695.393 (18,92%) 19
3 Gerindra 2.475.730 (12,68%) 13
4 Demokrat 2.354.205 (12,06%) 13
5 Golkar 1.826.575 (9,35%) 11
6 PAN 1.211.194 (6,20%) 7
7 PKS 992.640 (5,08%) 6
8 PPP 1.208.275 (6,19%) 5
9 Nasdem 975.707 (5%) 4
10 Hanura 730.765 (3,74%) 2
Hasil Pileg 2014 ini memberikan catatan sebagai berikut ; Pertama, dengan menjadi pemenang Pileg 2014, dipastikan PKB akan mendapat jatah kursi ketua DPRD 2014-2019. Kedua, Hasil Pileg 2014 kali ini kembali mengembalikan kejayaan politik PKB sebagai “penguasa” Jatim, yang sempat anjlok pada Pemilu 2009. Dengan demikian, ada peningkatan lumayan signifikan meskipun perolehan kursi hasil Pileg 2014 ini masih kalah dengan Pemilu 1999 (32 kursi) dan 2004 (31 kursi). Pemilu 20014 ini PKB diuntungkan dengan absennya saudara kandungnya PKNU dimana keduanya sama berbasis kaum nahdiyyin. Sehingga praktis, suara nahdiyyin yang ada di PKNU pulang kandang ke PKB.
Ketiga, dari 100 anggota dewan terpilih 2014-219, mayoritas dihuni wajah-wajah baru dengan jumlah 63 orang (63%), dan 37 orang (37%) wajah lama. Dengan komposisi seperti ini, apakah perubahan wajah fisik caleg terpilih ini akan berdampak pada prubahan dan perbaikan kinerja personal dan institusi DPRD Jatim yang selama periode 2009-2014 kemarin kinerjanya dinilaimasih tidakmemuaskan. Untuk yang ini kita hanya bisa menjawab wait and see. Karena tidak ada jaminan, orang baru akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita lihat dulu setahun pertama, bagaimana kinerja mereka.
Keempat, setidaknya nanti akan ada konstlasi politik yang berbeda, khususnya dalam konteks pola hubungan DPRD-eksekutif. Jika periode 2009-2014, ketua DPRD dan gubernur di pegang dari partai yang sama. Sehingga nampak hubungannya “adem-ayem”, tidak ada dinamika dan dialektika politik jalannya roda pemerintahan. Nah, periode ini akan berbeda;ketua DPRD dari PKB, sementara gubernurnya dari Demoakrat. Dengan kondisi ini, kita harapkan ada pola hubungan DPRD-Eksekutif yang lebih dinamis, dialektis, dan konstruktif. Dengan kata lain, DPRD harus lebih mengoptimalkan 3 fungsi (legislasi, budgeting, dan kontroling) yang lebih kritis, khususnya fungsi kontroling. Tidak ada lagi muncul praktik politik “sungkanisme” lagi seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.
Keadulatan rakyat sekarang sudah berpindah tangan ke 100 anggota dewan. Kita berharap anggota dewan yang baru dapat menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat JawaTimur. Selain itu, mereka dapat belajar dari kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada periode sebelumnya, baik secara personal maupun institusional. Sorotan-sorotan miring publik, seperti kunker awu-awu atau nglencer, kedisiplinan anggota, politik traksaksinoal dalam mengegolkan kebijakan eksekutif, dan perilaku moral hazard lainnya adalah beberapa di antara yang harus mendapatkan perhatian serius bagi anggota dewan untuk dapat memperbaikinya.
———- *** ———-
