Wajib Belajar PAUD, Mengapa Tidak?

Wahyu Kuncoro

Wahyu Kuncoro

Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM), Surabaya
Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan bagi buah hatinya yang berada pada usia 0-6 tahun atau dikenal sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus meningkat. Masyarakat mulai meyakini  bahwa pada fase tersebut, sangat menentukan perkembangan mental dan spiritual anak. Meletakkan pondasi yang kuat dalam menanamkan karakter pada anak sejatinya lebih berharga daripada investasi apapun. Pengalaman anak di tahun-tahun pertama akan menentukan apakah sang anak nantinya mampu menghadapi tantangan dan berhasil dalam pekerjaannya. Pada fase pendidikan inilah nanti akan menentukan bagaimana nantinya anak-anak bisa mengembangkan rasa percaya diri, meng­ekspresikan diri, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang. Sayangnya, tidak semua anak yang berada pada usia emas tersebut tidak mendapatkan layanan PAUD.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berusaha memperluas jangkauan penyelenggaraan PAUD salah satunya adalah dengan mencanangkan Program Satu Desa Satu PAUD. Program ini dilandasi kesadaran bahwa menerapkan satu desa minimal satu PAUD sesungguhnya adalah suatu keharusan.
Laporan per Desember 2013 menunjukkan, dari total 77.559 desa se-Indonesia, sebanyak 53.832 desa sudah terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebanyak 27 provinsi telah memiliki tingkat ketuntasan PAUD di atas 50 persen. Sementara enam provinsi memiliki tingkat ketuntasan masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kendala geografis menjadi salah satu kendala penuntasan program PAUD di provinsi-provinsi tersebut. Secara nasional tingkat ketuntasan nasional program Satu Desa Satu PAUD telah mencapai 69,4 persen.
Sampai saat ini, jumlah anak usia dini 0-6 tahun mencapai 32,7 juta. Dari jumlah tersebut, yang telah terlayani sebanyak 12,6 juta atau sebanyak 38,57 %. Untuk meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada usia 0-6 tahun, maka PAUD sebagai pendidikan wajb pra dasar merupakan syarat utama. Peningkatan APK PAUD berbanding lurus dengan pembangunan sejumlah lembaga PAUD. Dalam konteks inilah program Satu Desa Satu PAUD menemukan relevansinya.
Tak Sekadar Menjangkau
Bahwa tekad pemerintah untuk memperluas jangkauan penyelenggaraan PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD tentu merupakan keinginan mulia yang harus diapresiasi secara positif. Namun demikian, akan semakin elok kalau langkah yang dilakukan tidak hanya sekadar menjangkau, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas dari penyelenggaraan PAUD tersebut. Pendekatan kualitas ini menjadi penting untuk ditegaskan mengingat pemerintah sering puas dengan sekadar bisa menjangkau dan memenuhi hak pendidikan khususnya bagi anak kelompok PAUD.
Negara lupa bahwa model pendidikan yang harus diberikan sesungguhnya  adalah pendidikan yang berkualitas. Artinya pemerintah harus berpikir bahwa jangkauan penyelenggaraan pendidikan PAUD adalah penting tetapi lebih penting lagi adalah memberi layanan pendidikan yang yang berkualitas. Mengapa? Karena pemenuhan pendidikan yang hanya mendasarkan pada aspek pemenuhan pendidikan saja tidak akan memberikan kualitas pendidikan yang diharapkan. Contoh mudahnya adalah ketika ada siswa miskin yang tidak mendapatkan kesempatan belajar, maka kebijakan untuk memberikan dia kesempatan sekolah seadanya seolah sudah selesai. Padahal semestinya mereka bukan hanya sekadar diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga dapat kesempatan  pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Bahwa keinginan untuk melakukan pemerataan penyelenggaraan PAUD sesungguhnya juga diharapkan akan dapat memangkas akar masalah terjadinya kesenjangan social. Randall Collin dalam The Credential Society : An Historical Sociology of Education Stratification, memberi sinyalemen bahwa pendidikan sosial (formal) merupakan awal terjadinya proses stratifikasi (kesenjangan) sosial. Maknanya kalau dalam aspek pemenuhan kebutuhan pendidikan termasuk pendidikan PAUD sudah terjadi kesenjangan maka potensi akan melahirkan kesenjangan sosial yang akan semakin melebar. Oleh karena itu, tugas pemerintah sesungguhnya bukan saja melakukan pemerataan penyelenggaraan PAUD, tetapi juga melakukan pemerataan kualitas peyelenggaraan PAUD.
Dalam konteks penyelenggaraan PAUD, maka pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kesenjangan kualitas penyelenggaraan PAUD yang ditandai oleh adanya pemerataan tenaga guru PAUD, fasilitas penyelenggaraan PAUD dan sebagainya. Dalam mendukung pemerataan kualitas penyelenggaraan PAUD, tentu pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, kalangan swasta dan masyarakat sendiri. Pemerintah pusat bertugas dan bertanggung jawab menetapkan standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas secara profesional. Selain itu, pemerintah  juga menetapkan standar pembinaan dan pengelolaan lembaga dan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Pemerintah daerah diberi peran menyiapkan dan menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan seperti guru, tutor, fasilitator, pamong belajar, penilik, dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah lembaga, menetapkan lokasi pembangunan dan menyediakan fasilitasi anggaran pembiayaan pendidikan yang proprosional melalui APBD.
Berharap penuh pada pemerintah baik pusat dan daerah rasanya juga kurang bijak. Untuk itu perlu juga didorong keterlibatan kalangan swasta melalui dana CSR serta masyarakat luas untuk ikut serta berperan  menyediakan dukungan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu dan tenaga kependidikan PAUD dan peran lainnya. Harapannya kualitas penyelenggaraan PAUD akan bisa merata. Sungguh kita khawatir bahwa kalau dalam penyelenggaraan PAUD saja sudah terjadi kesenjangan, maka bukan tidak mungkin benih-benih awal terjadi kesenjangan sosial sudah mulai tumbuh yang secara sadar atau tidak pemerintah membiarkannya.
Program Wajib Belajar PAUD
Pendidikan anak usia dini (PAUD) seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan dasar. Bahkan, di sejumlah negara, PAUD merupakan pendidikan yang wajib diikuti anak. Kalau di luar negeri itu TK dan SD menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi pintu masuk ke SD, sehingga adaptasi anak-anak tidak sulit.
Di hampir semua negara PAUD menjadi pendidikan wajib yang harus diikuti anak sebelum masuk ke sekolah dasar, karena pendidikan usia dini memegang peranan penting dalam pertumbuhan anak. Apalagi usia 0-6 tahun merupakan masa emas perkembangan. Namun, hal itu belum terjadi di Indonesia.
Di negara Afrika telah dihitung masa pendidikan anak sebelum memasuki wajib belajar selama tiga bulan. Di Eropa, yang peradaban pendidikannya sudah dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu, pendidikan PAUD lamanya sekitar 2,3 tahun. Artinya sebelum memasuki pendidikan formal, anak-anak usia prasekolah memasuki jenis pendidikan taman kanakkanak, atau penitipan childcare, selama lebih kurang 2,3 tahun. Sehingga dengan setiap tahun, rata-rata waktu anak di prasekolah telah berdampak pada kesiapan mereka untuk dapat mengikuti pendidikan ikutannya pada jenjang pendidikan rendah sampai tinggi.
Singkatnya, mempertimbangkan betapa penting strategisnya penyelenggaraan PAUD maka sudah selayaknya semua pihak beramai-ramai mengampanyekan bahwa program wajib belajar tidak lagi dimulai dari usia Sekolah Dasar (SD), tetapi program wajib belajar sesungguhnya harus dimulai sejak level penyelenggaraan PAUD.
Wallahu’alam Bhis-shawwab.

Rate this article!
Tags: