Wajib THR H-7

Tunjangan Hari Raya (THR) khusus ASN, serta TNI, dan Polri telah memiliki sandaran hukum kokoh. Bahkan yang sudah purna tugas juga dipastikan memperoleh THR. Sedangkan pegawai swasta, dan kalangan buruh tidak jarang, masih harus diperjuangan melalui “tawar menawar” antara pengusaha, dan pemerintah. Hasilnya, THR pegawai swasta (dan buruh) sering tidak sesuai dengan pengharapan. Karena konon, perusahaan juga menghadapi masa sulit.

Sebenarnya THR Keagamaan memiliki sandaran hukum kokoh, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021. Sedangkan THR pegawai swasta dan buruh, dikukuhkan melalui PP Nomor 36 Tahun 2021. Tetapi MK (Mahkamah Konstitusi) meluluskan uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Konsekuensinya, UU Cipta Kerja, harus diperbaiki (prosedur formil-nya) dalam waktu 2 tahun. Selama itu pula seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja, harus dihentikan.

Namun penghentian PP, tidak menghapus kewajiban menunaikan THR Keagamaan. Sandaran hukum tentang THR, Kembali pada Peraturan Menteri Ke-tenaga kerja-an (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Pada pasal 1 angka ke-1, dinyatakan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan. Pada pasal 1 angka ke-2, dinyatakan, hari raya keagamaan, adalah Idul Fitri (untuk umat Islam), Natal (Katolik dan Kristen), Nyepi (Hindu), Waisak (Budha), dan Imlek (Konghucu).

Nominal THR juga telah diatur dalam pasal 3. Yakni, dimulai terhadap karyawan yang telah bekerja selama 1 bulan, berhak memperoleh THR. Kalkulasi nilai THR berdasar lama kerja selama 12 bulan memperoleh THR (minimal) sebesar 1 bulan gaji. Sedangan yang kurang dari 12 bulan, disesuaikan dengan perhitungan yang adil. THR wajib telah ditunaikan pada 7 hari sebelum hari raya keagamaan (H-7).

Karena bersifat wajib, Permenaker juga dilengkapi sanksi denda. Pada pasal 10 ayat (1) sanksi denda sebesar 5% terhadap keterlambatan pembayaran THR (melebihi H-7). Serta sanksi administratif (pasal 11). Sehingga seluruh pegawai (pemerintah), dan karyawan (dan buruh) perusahaan swasta dipastikan memperoleh THR. Tak terkecuali karyawan yang berstatus hononer, outsourcing, maupun pekerja kontrak. Pemerintah juga berkewajiban menunaikan THR untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bersumber dari dana APBN.

Pembayaran THR oleh pemerintah, pada tahun (2022) ini diperkirakan mencapai Rp 28 trilyun (termasuk Rp 10 trilyun THR pensiunan). Sedangkan yang ditunaikan oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ditaksir mencapai Rp 80-an trilyun. Dan sebenarnya, total bisa lebih dari Rp 100 trilyun, jika ditambah dengan THR oleh para juragan sektor usaha mikro dan kecil. Nominal THR perusahaan swasta setiap tahun tumbuh inharent dengan kenaikan UMK (upah Minimm Kabupaten dan Kota). Walau kenaikan UMK tahun (2022) ini tidak besar, nyaris tidak terasa. Rata-rata hanya 1%.

Nominal THR dalam Permenaker, seharusnya dipahami sebagai standar minimal. Kewajiban THR menjadi salahsatu kalkulasi penting setiap perusahaan. Lazimnya, manajemen telah menyiapkan THR sebagai “ongkos produksi.” Sehingga tidak perlu “ribut-ribut.” Kecuali perusahaan baru yang mengalami kegagalan manajemen. Maka ke-tidak mampu-an perusahaan membayar THR, harus dinyatakan terbuka kepada buruh.

Manakala gagal dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan menjadi “pasien” Pemerintah (dan daerah). Mustahil berkelit menghindari THR. Karena sejak awal telah diketahui sebagai bagian dari regulasi pokok perburuhan. Saat ini tahun ke-28 kewajiban THR sebagai tali-asih sistem kepegawaian. Pada altar sosial (kerakyatan), “THR” juga diberikan kepada anak-anak dan kerabat yang tergolong tidak mampu. Yang tidak bersedekah dianggap kikir (dihukum dengan sanksi sosial).

——— 000 ———

Rate this article!
Wajib THR H-7,5 / 5 ( 1votes )
Tags: