Wajib Tutup Lokalisasi !

360x325xkaraikatur-risma-tutup-dolly-360x325.jpg,qdf20cf.pagespeed.ic.WRSmNFV-pSPemerintah Daerah tidak boleh gentar atau surut untuk menutup lokalisasi prostitusi, dimanapun berada. Apalagi cuma menutup gang dolly. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan pelacuran sebagai perzinahan yang diancam hukuman penjara 3 tahun. Sedangkan ajaran agama juga mengharamkan secara rigid, dengan sanksi hukum cambuk 100 kali. Maka prostitusi seharusnya dianggap sebagai aib besar, bukan sarana hiburan.
Tetapi kenyataannya (pada masa yang baru lalu), pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap praktek pelacuran. Sehingga prostitusi makin tumbuh subur, berkedok hiburan. Banyak diselipkan dalam diskotek, rumah karaoke, panti pijat, sampai rumah bilyar. Dengan itu prostitusi dijadikan “magnet,” lalu bersimbiose dengan peredaran obat-obat terlarang psikotropika dan miras.
Kawasan prostitusi bisa dipastikan pula menjadi pusat segala penyakit sosial masyarakat. Maksiat lain (perjudian dan premanisme) menjadi iringan yang khas. Itu sudah terbukti, antaralain (dulu) pada akwasan Kramat Tunggak Jakarta. Ironisnya, Pemerintah Daerah menjadikannya lumbung penghasilan daerah. Pasti pula menjadi “pajak haram” karena banyak diselewengkan.
Namun syukur, pemahaman elit Pemda yang lebih baik, serta meningkatnya pendidikan masyarakat, lokalisasi (pelacuran) telah menjadi keprihatinan bersama. Desakan untuk menutup lokalisasi terus menguat, seiring penguatan pencegahan terhadap perdagangan orang. Sesungguhnya tidak ada seorangpun perempuan yang bersedia menjadi pelacur.
Sehingga upaya penghapusan lokalisasi prostitusi selalu disambut baik oleh penjaja seks. Asalkan tidak secara “gusur angkut,” seperti menjaring gelandangan dan pengemis. Juga harus disertai pembinaan dan bantuan permodalan untuk berprofesi lain yang lebih baik dan mulia. Misalnya tata-rias, tata-boga, tata-busana atau kuliner. Bahkan usaha laundry (pencucian pakaian, dulu binatu) kini cukup nge-tren di kampung-kampung bisa dijadikan mata-nafkah.
Patut pula diwaspadai gerakan provokasi pihak mucikari yang akan kehilangan keuntungan atas eksploitasi seks perempuan. Sebagaimana terjadi di Sememi (Surabaya), sosialisasi rencana penutupan lokalisasi ditentang kelompok pemilik warung. Sebagian juga dengan mengerahkan preman. Ini tak boleh menyurutkan program sistemikPemda untuk menutup lokalisasi prostitusi.
Tetapi tidak mudah bagi Pemerintah Daerah untuk menghilangkan prostitusi (pelacuran). Sehingga Pemerintah Propinsi juga harus turut berupaya keras menanggulanginya. Selama 10 tahun terakhir, keinginan menghapus lokalisasi telah dilakukan secara metodologis dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi serta pembinaan. Prostitusi memang saling berkait erat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi, khususnya terhadap “penjaja” seks.
Rata-rata perempuan penjaja seks komersial (PSK) tergolong miskin atau berpendidikan rendah. Berbagai survei memaparkan alasan menjadi PSK hanya dua sebab: memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan terjebak ke-tidak tahu-an (dipaksa oleh sindikat pelacuran). Rata-rata pelacur juga tidak menyadari ancaman penyakit kelamin sejak dini. Banyak yang tidak biasa memakai kondom sejak awal berprofesi.
Padahal akibatnya telah nyata, bahwa “jajanan” seks pasti menimbulkan penyakit kelamin hingga terjangkitnya HIV/AIDS. Bahkan penyakit yang ditimbulkan tergolong sangat menular dengan cepat, serta berdampak efek domino sangat fatal. Antaralain degeneratif, yakni kerusakan fisik anak dalam kandungan. Banyak ibu rumahtangga baik-baik, tiba-tiba terdeteksi menyandang HIV, tertular dari suaminya.
Penutupan lokalisasi prostitusi mestilah di-inovasi dengan program lain. Misalnya dimasukkan dalam Jalinkesra. Selanjutnya, pendataan dan pemulangan PSK wajib menjadi tanggungjawab Pemda tempat asal. Sinergi lain, kepolisian juga wajib terlibat melaksanakan merazia tindak pidana kriminal perzinahan.

—— 000 ——-

Rate this article!
Wajib Tutup Lokalisasi !,5 / 5 ( 1votes )
Tags: