Sidoarjo, Bhirawa
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin tidak khawatir diboikot para kades dalam pertarungannya di Pilkada mendatang, jika sampai ada penundaan kembali di Pilkades serentak.
“Semua itu yang memutuskan Allah. Sekalipun kita sudah menata sebagus mungkin, kalau memang Allah tidak berkehendak ya tetap nggak bisa. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya saat ditemui usai pemberian bantuan operasional Kampung tanggung di kantor Kecamatan Sidoarjo, Selasa (14/7).
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo dan dirinya sudah berusaha maksimal untuk tetap bisa menyelenggarakan Pilkades serentak di 175 desa pada 6 September mendatang sebagaimana kesepakatan yang dibuatnya dengan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) beberapa waktu lalu.
Salah satu indikasinya adalah dengan surat konsultasi yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Juni lalu yang sampai saat ini belum ada jawaban. “Kalau perlu dalam waktu dekat saya berangkatkan Pak Zaini (Sekda-red) ke Jakarta untuk menanyakan,” ujar pria yang lebih akrab dengan panggilan Cak Nur itu.
Selain ke Kemendagri, komunikasi dan konsultasi intensif juga dilakukannya dengan Gubernur dan Kapolda Jatim serta Pangdam V/Brawijaya untuk mendapatkan masukan dan pendapat terkait pelaksanaan Pilkades.
“Kalau saya tetap pegang komitmen tanggal 6 September, titik. Tapi kondisinya khan harus dilihat dulu. Semoga saja setelah ini tren Covid bisa turun supaya Pilkadesnya jadi tanggal segitu,” katanya.
Namun disisi lain, Cak Nur menandaskan tak bisa mengorbankan kesehatan masyarakat hanya karena ingin memaksakan Pilkades sesuai jadwal. Lantaran itulah ia memilih untuk tetap menunggu masukan pada pihak-pihak eksternal itu yang menjadi bahan pertimbangannya sebelum membuat keputusan.
“Yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Selebihnya berdoa, minta pada Allah. Ya hanya itu bisanya,” pungkas politisi yang memastikan diri ikut bersaing merebut rekom dari PKB untuk bisa kontestasi di Pilkada Sidoarjo itu. [hds]
