Wabup Gresi Nur Achmad memakai peci hitam
Sidoarjo, Bhirawa
Komisi B DPRD Sidoarjo akan mengundang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPP-AD), Selasa (16/1) besok. Undangan ini untuk mengkonfirmasi kebenaran Silpa APBD 2017 yang mencapai kisaran Rp1 triliun. Bila ini benar menunjukkan buruknya manajemen pengelolaan dan perencanaan TAPD Pemkab Sidoarjo.
Ketua Komisi B, Bambang Pujiono, membenarkan komisinya akan mengundang Kepala BPK-AD, Dra Noer Rochmawati, Selasa besok. Sebab angka Silpa Rp1 triliun itu sungguh tak rasional dan memperlihatkan ada yang salah dalam manajemen pengelolaan keuangan dan perencanaan dalam menjalankan proyek daerah. Sebab Sidoarjo bakal disoroti secara nasional bila Silpanya mencapai Rp1 triliun.
Anggota Komisi B, Mulyono, menyebutkan, banyak daerah berebut menekan Silpa supaya renda, dengan cara menyerap anggaran secara maksimal. Uang itu tidak perlu menjadi Silpa bila pembangunan berjalan dengan baik. Perencanaan berjalan dengan smuft. Ia melihat Indikasi tingginya Silpa terlihat ketika pada semester I tahun 2017 penyerapan anggaran hanya 31%. Dan dinyakini serapan ini terbanyak untuk kegiatan belanja tidak langsung seperti untuk membayar gaji PNS.
Pada rapat-rapat Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), pernah diingatkan agar Silpa dipatok Rp700 miliar. Namun TAPD keberatan, malah meminta Silpa ditetapkan Rp240 miliar. Banggar yang sudah meminta Silpa dibuat Rp700 miliar bukan tanpa alasan setelah melihat buruknya kinerja TAPD dan OPD dalam merencanakan kegiatan belanja langsung.
Akhirnya kompromi Banggar dengan TAPD mematok Silpa Rp470 miliar. Ketika kinerja OPD masuk semester II ternyata makin buruk. Banyak proyek yang tak selesai di penghujung tahun 2017. Pemkab mulai keteteran justru proyek yang tidak selesai nilainya sangat besar seperti pembangunan jalan beton, box culvert dan lain sebagainya.
Silpa akhir 2017 yang diperkirakan Rp1 triliun ini akan menjadi beban pada P-APBD 2018. Uang banyak menumpuk di P-APBD 2018. ”Gawatnya lagi bila akibat uang banyak pada akhir tahun 2018 menimbulkan Silpa 2018 juga besar. Persoalan baru akan muncul pada tahun 2019 nanti,” terangnya.
Kadisdikbud Sidoarjo, Dr Mustain Baladan, buru-buru menepis bahwa proyek di Disdikbud. ”Tidak ada Silpa di Disdikbud,” ujarnya.
Sementara Kepala BPK-AD, Dra Noer Rochmawati, tidak menepis bahwa Silpa tahun ini Rp930 miliar. Tetapi itu belum dihitung semua, bisa jadi angkanya akan bertambah.
Wabup Sidoarjo, Nur Achmad menjelaskan, kegiatan belanja langsung di awal 2018 harus dipercepat agar uang cepat terserap habis. Tidak bisa menunggu lama lagi, bila perlu Februari, kegiatan proyek sudah berjalan. Agar proyek Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa dijalankan awal pula, bila juni-juli 2018 sudah bisa dijalankan akan lebih baik.
TAPD harus berupaya menajamkan kinerja belanja langsung dengan mempercepat kegiatan. Bukan belanja tidak langsungnya (gaji PNS) yang ditajamkan. Kalau belanja tidak langsung tidak usah diomong, anggarannya pasti habis,” ujarnya gemas setelah melihat lembeknya kinerja TAPD Pemkab Sidoarjo. [hds]
