Muh Nur Arifin
Trenggalek,Bhirawa
Program bantuan sosial BPNT, PKH, dan KIS, kini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan juga di media sosial, pasalnya bantuan sosial tersebut dirasa kurang tepat sasaran.
Menindaklanjuti adanya program bantuan sosial yang kiranya tidak tepat sasaran maka Wakil bupati Trenggalek Muh Nur Arifin meminta izin untuk menugaskan 5 staf dari Dinas Sosial untuk bekerja membantu pusat data dan informasi (pusdatin) yang ada di pusat untuk membantu memperbaiki data secara nasional.
“Untuk membantu pusdatin memperbaiki data secara Nasional,maka kita telah meminta ijin untuk memperbantukan 5 staf kami bekerja di sana.” Ucapnya
Untuk mensinkronkan data agar sesuai sasaran, dari Dinsos juga sudah melakukan izin secara lisan maupun secara tertulis, agar staf dinas sosial ikut pusdatin di pusat untuk membantu mengupdate data yang ada di pusat.
“Jadi ketika data yang dibawah diupdate maka yang di atas mengikuti sehingga turunnya pun bukan dari data yang lama lagi. Dari data yang turun nantinya bisa sesuai dengan by name by address yang di update dari Dinas Sosial”
Dikatakan Arifin Sesuai dengan mekanisme updating data dalam satu tahun dilakukan dua kali, jadi penerima bantuan akan sesuai dengan yang diharapkan.
“Jadi penerima BPNT, PKH atau bantuan lainnya , mekanisme updating dalam setahun dilakukan dua kali. Dan ketika datanya turun akan sesuai harapan, seperti misal ada yang meninggal dunia, atau segala macam, maka data yang baru yang akan kita berikan kepada pusat.”
Jadi harapannya setelah desa sudah musyawarah, serta adanya laporan di posko gertak, kiranya ada temuan bantuan dari BPNT, PKH,atau bantuan yang lain lain, bisa langsung tertangani. (Wek)
