Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si bersama Sekda Dr. Budiwiyana, M.Si saat membawa brosusr progaram Sustainable Development Goals (SDGs)
Tuban, Bhirawa
Tidak boleh ada satupun warga tertinggal dalam program Sustainable Development Goals (SDGs). Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si dalam acara Konsultasi Multistakeholder Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di ruang rapat lt. 3, Kamis (26/07).
Terkait dengan program SDGs yang telah ditandatangani Pemerintah Pusat, dalam pengarahannya sekaligus membuka acara, Wabup menyampaikan bahwa SDGs yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2015, memiliki 17 tujuan dan 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan.
“Adanya keterkaitan SDGs ini meliputi 3 dimensi yaitu dimensi pembangunan berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda Internasional yang menjadi kelanjutan dari tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs).
Orang nomor dua di Kabupaten Tuban ini juga sangat berterima kasih sekali atas ditunjuknya Kabupaten Tuban dalam mengikuti program SDGs.
“Hal ini bisa menjadi diskusi agar kami semua para stakeholder bisa memahami arti penting program SDGs pada masyarakat Tuban khususnya,” jelasnya.
Dalam Perpres No. 59 tahun 2017, lanjut Wabup, memuat tentang roadmap SDGs secara nasional, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Wabup mengharapkan perlunya mengkaitkan daerah dalam program SDGs ini.
“Untuk itu dengan adanya SDGs menjadi tolok ukur bagaimana untuk melaksanakan rencana-rencana di daerah,” tegasnya.
Wabup dua periode ini juga menyampaikan dari 17 tujuan SDGs apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Tuban, terdapat banyak keterikatan. Diantaranya adalah pengentasan kemiskinan yang melibatkan banyak LSM.
“Misalnya pembangunan dan perbaikan akses jalan yang merupakan salah satu bentuk dari pengentasan kemisikinan. Dalam urut-urutannya, pada SDGs infrastruktur terlebih dahulu yang dibenahi. Karena semua program-program pengentasan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan yang di dalam program SDGs ini tidak boleh satu orangpun tertinggal,” terang Wabup.
Lebih lanjut, Wabup asal Rengel ini juga menyampaikan atas kesiapan Pemkab Tuban dalam menerima program-program ataunpun diskusi-diskusi dari SDGs. Karena SDGs merupakan penggabungan antara program ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menjadi satu untuk pembangunan berkelanjutan. Mengingat saat ini kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam segala aspek.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin K. Susilo juga menjelaskan SDGs yang merupakan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi satu komitmen pemerintah Indonesia.
“Ini merupakan komitmen International, dan Indonesia adalah salah satu negara yang ikut di dalamnya,” bebernya.
Sebelum adanya SDGs, dibentuknya MDGs yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja dan tidak pernah melibatkan pemerintah daerah ataupun LSM. Sehingga banyak capaian-capaian yang tidak bisa dilakukan.
“Kita tahu apabila kita ingin melakukan sesuatu, tidak mungkin kita kerjakan sendiri tanpa keterlibatan pihak lain karena jaring-jaringya ada di Kabupaten/Kota,” imbuhnya. Dengan demikian, maka hasil yang didapat akan lebih maksimal bila pemerintah daerah dan kota diberikan sosialisasi yang bagus dan lengkap serta dilibatkan dalam pelaksanaannya.
Tidak hanya itu, kehadiran Bapenas untuk memberikan semangat kepada Bapeda di daerah agar benar-benar memperhatikan SDGs.
“Saya akan berusaha untuk mengajak dan menyampaikan kepada Bapenas agar bisa memeberikan sosialisasi atau memberikan support kepada Bapeda di daearah-daerah,” tuturnya.
Zumrotin berharap Pemkab Tuban dapat mengajak LSM di Tuban untuk ikut terlibat program SDGs.
“Biasakan kita sebagai LSM tidak hanya mengkritisi, tapi harus memberikan solusi. Kritik tanpa memberikan jalan keluar dikira hanya usil. Jadi saya mewanti-wanti LSM di Tuban baik yg bergerak di bidang kemiskinan atau lainnya, harus kasih solusi pada pemerintah daerah,” tegasnya. (Hud)
