Jakarta, Bhirawa.
Berita Hoax dan Fitnah di media sosial sudah mewabah dan menjadi penyakit di era digital. Koneksitas internet yang semakin canggih dan smart, membuat masyarakat dengan mudahnya menangkap dan menyebar luaskan berita apapun yang diinginkan. Parahnya, tanpa berfikir panjang dan menyeleksi mana berita yang benar mana yang Hoax, masyarakat begitu saja mengekpost semua yang ada di gadgednya.
“Kini saatnya pimpinan MPR RI bekerjasama dengan wartawan Parlemen, bekerjasama menanggulangi maraknya penyebaran berita hoax dan fitnah. Sebuah tantangan bagi MPR RI periode 5 tahun kedepan, melakukan hal terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (PKB) dalam press gathering wartawan Parlemen di Badung-Bali, Jumat malam (15/11). Hadir para pimpinan MPR RI yakni Jenny K Herman (Demokrat), Arwani Thomafi (PPP), Taufiq Basari (Nasdem), Tifatul Sembiring (PKS), M Syafrudin (PAN), Intsianawati Agus ( DPD) dan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.
Ma’ruf Cahyono menyebutkan, press gathering merupakan bentuk kegiatan sinergitas antara MPR dengan wartawan. Tujuannya adalah mendekatkan jarak dan komunikasi seluruh unsur MPR dengan wartawan. Agar kesinambungan informasi kegiatan MPR dapat dilakukan secara masif, kontruktif dan positif. Termasuk kegiatan alat kelengkapan MPR seperti Badan Pengkajian MPR, yang terkait dengan wacana wacan aktual. Seperti amandemen UUD dan GBHN.
“Materi dan substansi untuk amandemen UUD, sudah berproses melalui kajian yang dilakukan MPR sesuai amanat UU tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3). MPR sudah memiliki kompilasi kajian tentang amandemen sejak dibentuknya tim Kajian MPR yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengkajian MPR. Kajian itu meliputi kajian akademis, aspirasi masyarakat dan survei survei yang dilakukan MPR. Kajian kajian tersebut jadi dasar bagi political Will para Politisi yang nantinya bermuara pada proses amandemen UUD. Jika nanti momentum politiknya menghendaki amandemen UUD,” papar Ma’ruf Cahyono. (ira)
