Wakil Rakyat Diingatkan agar Pro Rakyat

Sidoarjo, Bhirawa
Masyarakat Kab Sidoarjo tak tinggal diam dengan ulah DPRD Kab Sidoarjo yang dianggap tidak mencerminkan efisiensi anggaran, yang sudah digencarkan pemerintah pusat. Misalnya membuat usulan anggaran pengadaan mobil dinas bagi setiap anggotanya, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dan mencuatnya usulan anggaran kunjungan kerja yang nilainya mencapai Rp10,5 miliar.
”Kami sebagai warga Sidoarjo minta kedua usulan itu ditunda dan kalau perlu dibatalkan, mengingat masih banyak program yang jauh lebih prioritas dan langsung menyentuh kepentingan rakyat,” kata Sugeng Hariyadi, warga Desa Kludan Kec Tanggulangin, Selasa (4/10) kemarin.
Menurut Sugeng yang mantan pejabat eselon III di Pemkab Sidoarjo itu, kedua usulan yang menyedot anggaran puluhan miliar itu, disaat APBD mengalami defisit, jelas menunjukkan ketidakpekaan para elite penguasa di Sidoarjo itu membuat usulan program yang tidak pro rakyat.
Sugeng menyebut, mungkin anggaran yang miliaran itu akan sangat berguna untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Misalnya untuk membangun infrastruktur jalan di Sidoarjo yang kondisinya masih banyak rusak.
Anggaran yang mencapai miliaran rupiah itu, kata Sugeng, juga akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk membenahi wajah kota Sidoarjo agar tidak kumuh. Dan membenahi lalu lintas kota yang masih semrawut serta macet karena banyaknya PKL yang tidak dibina. Sehingga memanfaatkan badan jalan dan trotoar sebagai tempat usaha.
Membenahi bidang pendidikan di Kab Sidoarjo yang masih banyak adanya bangunan sekolah yang kurak layak. Serta  belum lagi masalah kesejahteraan guru honorer dengan gaji dibawah standard.
”Di bidang kesehatan, masih banyak rakyat miskin di Sidoarjo yang tidak mampu membayar iuran BPJS dan adanya tenaga paramedis non PNS yang bertugas didesa-desa dengan gaji dibawah standard pula,” katanya. [kus]