Ketua Tim SAKIP Jatim Nana Fajar saat evaluasi dan pembinaan.
(SAKIP Jatim Lakukan Evaluasi Dan Pembinaan)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Tim evaluasi pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi dan pembinaan implementasi SAKIP di Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri membuka kegiatan tersebut yang dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Probolinggo di Sabha Bina Praja, hal yang sama dilakukan di kabupaten Probolinggo.
Ketua Tim SAKIP Jawa Timur Nana Fajar Priyantoro, Rabu 18/9 menjelaskan, tujuan evaluasi dan pembinaan SAKIP bukan sekadar untuk menilai dan bukan untuk kepentingan di setiap OPD Pemerintah Kota Probolinggo.
“Setelah kita melihat dan mendalami, tim evaluasi akan memberikan nilai sesuai apa yang kita dalami. Nilai tersebut akan diserahkan ke Kemenpan RB, setelah itu kami akan memberikan saran dan masukan terkait apa yang kita lihat. Jadi kami mengevaluasi bukan mengoreksi saja tapi juga memberikan saran akan memberikan solusi yang terbaik untuk masing-masing perangkat daerah, dan tidak kalah penting juga akan memonitoring tindak lanjut laporan evaluasi SAKIP Kota Probolinggo di tahun kemarin,” kata Nana.
Nana Fajar Priyantoro juga menginformasikan Provinsi Jatim adalah satu-satunya provinsi dengan kabupaten/kota dengan SAKIP berpredikat A terbanyak. Di tahun 2018 ada 5 kabupaten mendapat nilai A dengan jumlah 9 kabupaten/kota se- Indonesia yang mendapatkan nilai A.
“Jadi 5 daerah ada di Provinsi Jatim dan yang 4 tersebar di seluruh Indonesia, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa,” ucap Nana yang juga menjabat sebagai Kasubag Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Wakil Wali Kota Soufis Subri menyampaikan SAKIP Kota Probolinggo di tahun 2018 berada dipredikat BB dengan nilai 70,41. “Dengan adanya tim evaluasi SAKIP dari Provinsi Jatim datang ke Kota Probolinggo semoga dapat memberikan saran terbaik untuk memperbaiki SAKIP Pemerintah Kota Probolinggo dan bisa naik predikat jadi A,” tuturnya.
“Karena itu, seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota, mohon untuk seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo agar menindaklanjuti semua arahan maupun masukan dari tim evaluasi SAKIP Jatim, untuk peningkatan SAKIP lebih baik lagi,” sambungnya.
Lebih lanjut Nana Priyantoro mengungkapkan kedatangannya di Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk melihat informasi SAKIP yang sudah berjalan di Pemkab Probolinggo. “Evaluasi SAKIP bukan semata-mata hasil nilai dari 5 (lima) komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja saja, tetapi implementasi SAKIP lebih pada OPD masing-masing di lingkungan Pemkab Probolinggo,” ujarnya.
Nana menambahkan pada tahun 2018, di Jawa Timur ada 5 (lima) kabupaten/kota yang meraih predikat A, 15 kabupaten/kota yang meraih predikat BB dan 18 kabupaten/kota yang meraih predikat B serta tidak ada yang meraih C. “Meskipun begitu nilai SAKIP tidak serta merta bisa naik, tetap atau bahkan turun. Ini adalah jaminan implementasi SAKIP. Kalau tahun ini Kabupaten Probolinggo dapat predikat A luar biasa. Banyak sistem akuntabilitas kinerja, tetapi juga reformasi birokrasi di masing-masing daerah,” tegasnya.
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyampaikan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta memantapkan pencapaian visi, misi dan tujuan kepala daerah, maka perlu diselenggarakan penilaian atas implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi. “Dimana prasyarat utama peningkatan pelaksanaan SAKIP yaitu penerapan reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan pada semua level jabatan di seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2015 predikat CC nilai 56,09, tahun 2016 predikat B nilai 60,10, tahun 2017 predikat BB nilai 70,04, tahun 2018 predikat BB nilai 70,12 dan diharapkan pada tahun 2019 diperoleh predikat SAKIP A, paparnya.
“Selain itu, perlu ditingkatkan perangkat daerah pemberi layanan masyarakat dengan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tegasnya. “Oleh karena itu, kami berharap melalui kegiatan evaluasi SAKIP dan Pra Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan komitmen kita bersama dalam bekerja memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” tambahnya.(Wap)
