Wawali Subri pimpin rakor BNPT.(Wap)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Saat rapat koordinasi sinergitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2019 bersama pihak terkait, Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri menegaskan beberapa hal. Salah satunya, meminta agar pihak yang menangani bantuan tidak melakukan korupsi.
“Obyek kita adalah warga kurang mampu. Saya mengimbau jangan sampai bicara kemiskinan, ada yang melakukan tindakan korupsi. Cik nemene. Yang di korupsi hak dan barang orang kurang mampu, jangan sampai dikurangi,” imbau Wawali Subri, saat rakor di satu hall di Jalan Panjaitan, Rabu 21/8.
Ungkapan itu disampaikan dihadapan Asisten Pembangunan Gogol Sudjarwo, Kepala Dinas Sosial Zainullah, Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota, pihak Kejari Kota Probolinggo, Kepala Bulog Sub Divre 8 Probolinggo serta kepala OPD, tim pendampingan dan pemilik e-warung dan RPK (Rumah Pangan Kita).
Kepala Dinsos Zainullah menjelaskan, sesuai BPS data warga miskin di Kota Probolinggo mencapai 18.320 orang. Sedangkan penerima manfaat program APBN sebesar 12.465 orang. Data milik Kota Probolinggo menyebutkan ada 13.960 warga miskin. 1300 diantaranya mendapatkan BNPT dari APBD, senilai Rp 110 ribu berupa beras dan telur ayam.
Wawali Subri mengatakan, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan berhati-hati pada masyarakat yang merasa dirinya perlu mendapat bantuan. Sebab ada 14 indikator atau separo dari indikator yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat bantuan pemerintah.
Sangat tidak diperbolehkan memanfaatkan data bantuan yang berujung pada kepentingan pribadi. “Tidak boleh ada KKN terkait siapapun yang menerima. Harus cepat, tepat dan aman. Seluruh OPD juga harus fokus pada single data yang lebih efektif,” serunya.
“Saya setuju sekali ke depan ditempeli stiker kemiskinan. Apakah dengan itu masih merasa miskin? Pengawasan harus dilakukan. Stiker ini bukan menakut-nakuti bagaimana menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Membangun masyarakat menyelesaikan kemiskinan,” tandas Subri.
Program BPNT untuk mengurangi beban keluarga penerima manfaat, memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan gizi seimbangkan. “Seluruh stakeholder seperti Bulog dan BPS, kita tim work bahu membahu satu tim dalam rangka mengentas kemiskinan di Kota Probolinggo,” ungkap wawali yang menyatakan pemerintah juga membutuhkan peran CSR untuk membantu masyarakat.
Zainullah pun setuju segera dilakukan penempelan stiker sebagai idenitas masyarakat miskin. “Bukan menjadi efek jera tetapi memberikan pengertian juga ke masyarakat, mana yang membutuhkan dan berhak memperoleh bantuan. Stiker sudah dianggarkan di APBD perubahan oleh Bappeda Litbang. Sesudah di pasang stiker nanti mereka akan malu, keluar lalu dari data kan kami lakukan validasi,” jelasnya.
Selain itu banyaknya kabar bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak tepat sasaran, menjadi perhatian serius Dinas Sosial (Dinsos) Kota Probolinggo. Karenanya, Dinsos mengantisipasinya dengan memverifikasi dan validasi ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Pemberian PKH oleh Kementerian Sosial merupakan bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, selama ini penyalurannya sering menjadi sorotan karena dianggap tidak tepat sasaran.
Karenanya, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi. “Kami lakukan proses verifikasi dan validasi dan sudah berjalan sejak tiga bulan lalu. Kami lakukan bekerja sama dengan koordinator wilayah. Kembali dicek, baik berkas mapun kondisi penerima PKH di lapangan,” jelasnya.
Dari hasil verifikasi itu nantinya akan dilakukan data penerima bantuan PKH. Zainul mengatakan, pengurangan KPM ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. “Bantuan PKH yang diberikan dipakai untuk apa? Kami lihat pemanfaatannya. Misalnya, dengan bantuan yang telah diterima bisa membuka usaha sendiri, nanti namanya kami coret dan kami alihkan kepada yang lain,” paparnya.
Pengurangan ini sangat penting dan harus dilakukan. Agar program bantuan yang bertujuan mensejahterakan rakyat dapat tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa menjadi sejahtera. Dinsos juga akan segera memasangi stiker rumah para penerima PKH. “Setelah graduasi (pengurangan) selesai, nanti kami pasti pasangi stiker penerima PKH,” tambahnya.(Wap)
