Wali Kota Hadi didampingi wawali tandatangani berita acara pelantikan.
(Saya Orangnya Terbuka, Laporkan Saja Bila Curang)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Segala bentuk pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo tidak dipungut biaya sedikitpun alias gratis. Baik itu pengangkatan dalam jabatan maupun proses rekrutmen dan urusan administrasi kepegawaian lainnya. Saya orangnya terbuka, laporkan saja bila ditemui adanya kecurangan. Hal di ungkapkan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat melantik dan pengambilan sumpah/janji 65 tenaga fungsional, di Puri Manggala Bhakti.
Ungkapan itu juga didengarkan oleh Wawali Mochammad Soufis Subri dan dua staf ahli wali kota, Didik Sunarnyoto dan Paeni serta Kepala BKPSDM Rachma Deta Antariksa. Apabila masih terdapat pungutan dalam bentuk apapun, baik dalam proses manajemen kepegawaian maupun dalam proses pengurusan administrasi kepegawaian. Wali kota meminta melaporkannya disertai dengan bukti yang memperkuat laporan tersebut.
“Saya sudah memberikan arahan yang jelas dan gamblang. Jika ada yang mengetahui dan tidak beri tahu, termasuk anda yang bertanggung jawab. Saya orangnya terbuka. Informasikan, laporkan kepada saya,” tegas walikota Hadi, Kamis 24/10.
Informasi tersebut sangat penting, lanjut Habib Hadi, agar ia tahu fakta yang terjadi. “Kami mengemban amanah sesuai harapan masyarakat. Tantangan ke depan semua lakukan langkah pasti pengabdian kita khususnya untuk Kota Probolinggo, umumnya untuk bangsa dan negara,” sambungnya.
Diketahui, dari 65 jabatan fungsional yang mengambil sumpah, terdiri dari fungsional dokter; bidan; pranata komputer; guru; nutrisionis; asisten apoteker; perawat; radiografer; sanitarian; auditor; instruktur dan perencana.
Pesan lain yang disampaikan oleh Wali Kota Habib Hadi terkait wujud aksi nyata bagi abdi negara dan abdi masyarakat. Antara lain menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas serta menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme dan berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi; menjaga netralitas PNS sebagai bagian dari ASN; mempunyai jiwa dan semangat mewujudkan good governance; bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul, tambahnya.(Wap)
