Wali Kota Habib Hadi saat launching BPJS Bangkit.
Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin didampingi Wawali Muhammad Soufis Subri me-launching BPJS (Berkas Pelayanan Jalan Sendiri) Bangkit. Yakni, salah satu inovasi pelayanan publik milik Kecamatan Kademangan. Dengan sistem aplikasi ini, pengurusan administrasi cukup 35 menit dari RT hingga kecamatan.
Launching BPJS Bangkit ini bagian dari kesiapan Kecamatan Kademangan mendukung program 99 hari kerja, sekaligus visi misi wali kota – wawali. Yakni, membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, aman dan berkelanjutan.
Camat Kademangan Pujo Agung Satrio, Jum’at 22/3 menjelaskan, dari 10 program prioritas wali kota – wawali, ada dua program yang telah direalisasikan. Yakni di bidang pemerintahan, salah satunya melalui launching aplikasi BPJS Bangkit tersebut.
“Ini adalah sistem pelayanan berbasis teknologi informasi mulai dari tingkat RT-RW-kelurahan sampai dengan kecamatan. Targetnya proses di RT RW cukup 5 menit, kelurahan 15 menit dan kecamatan 15 menit. Jadi, penyelesaian suatu dokumen cukup 35 menit,” ujar Pujo.
Ada 27 jenis layanan di BPJS Bangkit yang cukup diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Di tingkat kelurahan layanannya antara lain surat keterangan bepergian/jalan; domisilin usaha; taksiran harga tanah; kelahiran; kematian; kepemilikan; pengajuan nikah; pindah nikah; penghasilan; dispensasi kerja; belum menikah; belum memiliki rumah; domisili penduduk; usaha dan permohonan santunan kematian.
Sedangkan layanan di tingkat kecamatan seperti permohonan kartu keluarga (KK); KTP elektronik baru; surat izin pemakaian sebagian badan jalan; surat keterangan kelakuan baik (SKKB); surat keterangan ahli waris; beda identitas; izin keramaian; pindah datang; pindah keluar; rekomendasi IMB; keterangan tidak mampu dan dispensasi nikah. “Dokumen yang sudah selesai bisa diambil ke kelurahan tanpa harus ke kecamatan. BPJS Bangkit lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel dan gratis,” kata mantan Kabid Aset DPPKA ini.
Di bidang pemerintahan, Kecamatan Kademangan juga mengadakan program SIAP (Sistem Administrasi Pertanahan). Program ini berfungsi memetakan per bidang tanah sesuai NOP yang disinergikan dengan NIK. Kawasan percontohannya, ada di Kelurahan Pohsangit Kidul. Rencananya, pada 2019 akan dilaksanakan di Kelurahan Kademangan.
Di bidang ekonomi kerakyatan, kecamatan ini sudah mendirikan sentra produk unggulan di halaman kantor kecamatan. Pasalnya, ada lebih dari 700 UMKM se-Kecamatan Kademangan. Kini pembangunan sentra sudah memasukan tahap lanjutan yakni pembangunan lantai dua.
“Sentra produk unggulan ini sebagai sarana tempat promosikan produk UMKM se-Kecamatan Kademangan. Untuk selanjutnya kami beri pelatihan dan motode. Baru kemudian dimasukkan ke internet. Atau berbasis online. Kami siap berupaya membantu merealisasikan penyediaan 500 UMKM baru, sesuai visi misi wali kota, di bidang lingkungan, pihaknya menghidupkan mitra lingkungan serta inovasi program kelurahan tematik,” jelasnya.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin pun mengapresiasi launching BPJS Bangkit, yang menjadi solusi lambatnya pelayanan publik. Ia pun meminta seluruh ketua RT-RW untuk mendukung program dari pemerintah ini. Salah satunya dengan menggunakan handphone androrid.
“Saya berharap Ketua RT – RW bisa berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota dan masyarakat. Buat grup WA (whatsapp). Sehingga, memudahkan komunikasi dan menyampaikan informasi. Untuk itu, semua harus bisa mengoperasikan gadget android,” pinta Habib Hadi -sapaan akrab wali kota-.
Hal ini sesuai dengan Perwali Nomor 31 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), sudah dapat dijadikan pedoman ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sampaikan program-program Pemerintah Kota kepada masyarakat. Apabila muncul permasalahan, dikomunikasikan dengan baik. Ciptakan lingkungan yang bersih, aman dan tentram. Dengan menghidupkan kembali semangat kekeluargaan dan gotong royong,” harap wali kota.
“Tanpa adanya dukungan dari ketua RT dan RW sekalian, kami tidak akan bisa maksimal menjalankan program yang telah diciptakan. Mohon dukungan dari semuanya, mari bersama pemerintah mendukung program yang ada,” tambahnya.
Forum silaturahim antara ketua 172 RT dan 32 RW se Kecamatan Kademangan ini juga mengundang narasumber dari KPU dan Bawaslu Kota Probolinggo. Sekaligus pembagian honorarium RT RW selama dua bulan dengan nilai Rp 360 ribu yang dicairkan secara non tunai.(Wap)
