Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM meminta kepada insan pers yang bertugas dl Kota Madiun, tidak menjadi ‘tukang kompor’ atau membuat berita yang isinya memanas-manasi salah satu pihak. Lebih-lebih memanas-manasi institusi penegak hukum.
Menurut Bambang Irianto, belakangan ini beberapa media ada yang membuat suasana Kota Madiun kian ‘memanas’ akibat dari berita yang isinya mengompori salah satu institusi penegak hukum. “Berita proyek nilai Rp150 juta saja, beritanya dibesar-besarkan. Bayangkan kalau kontraktor ambil keuntungan 10 prosen. Itu untuk hidup selama satu tahun keuntungannya. Jangan begitulah. Buat Kota Madiun ini kondusif. Kalau itu proyek besar yang nilainya Rp7 miliar, tapi kemudian ada penyimpangan, silahkan tulis yang besar. Saya dukung kalau yang begitu,” kata Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM kepada wartawan di ruang 13 kantor Pemkot Madiun, Jumat (10/10).
Mungkin yang dimaksud Bambang, yakni proyek Cafetaria RSUD Kota Madiun senilai sekitar Rp200 juta, yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Madiun. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri telah menetapkan dua orang tersangka. Kedua yakni pengadaan CCTV yang juga dalam penyelidikan kejaksaan.
Sementara itu ketika dikonfirmasi wartawan mengenai hubungan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Kejaksaan Negeri yang dinilai beberapa pihak kurang harmonis, Bambang menepis tudingan itu. Karena menurutnya, antara Pemkot-Kejaksaan, tidak ada masalah.
“Siapa yang bilang (tidak harmonis)? Kalau kejaksaan menyelidiki dugaan kasus korupsi di Pemkot Madiun, itu memang tugas kejaksaan. Kalau saya belum akrab dengan pak Kajari (Suluh Dumadi), kan memang Kajarinya baru. Kami biasa, tidak ada masalah,”dalih Bambang.
Dari pantauan wartawan, ‘kerenggangan’ hubungan antara Pemkot Madiun-kejaksaan, dapat dilihat dari jarang hadirnya Kajari Madiun, Suluh Dumadi, dalam acara yang dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Madiun. Lebih-lebih jika yang mengundang jajaran Pemkot Madiun. Salah satunya yakni pada saat acara pelantikan anggota DPRD Kota Madiun, beberapa waktu lalu. Saat itu, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Suluh Dumadi, hanya diwakili oleh jaksa fungsional, Mohamad Safir.
Meski Bambang menampik akan ketidakharmonisan antara Pemkot-Kejaksaan, namun salah satu anggota Korp Adyaksa (kejaksaan) yang tidak mau disebutkan namanya, mengakui jika saat ini Kejaksaan Negeri Madiun menyatakan ‘perang’ dengan Pemkot Madiun. “Saat ini memang sedang ‘perang’ dengan Pemkot,” kata salah satu anggota Korp Adyaksa, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada wartawan, beberapa waktu lalu. [dar]
Keterangan Foto : Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH, MM, saat jumpa pers. [sudarno/bhirawa]
