Kota Kediri, Bhirawa
Tahun 2015 Pemkot Kediri akan kembali mengkaji keberadaan bando di Kota Kediri yang semakin menjamur, sebab selain merusak pemandangan Kota, keberadaan bando atau papan reklame ini kurang memberikan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dikatakan Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, keberadaan bando yang semakin menjamur di Kota Kediri ini pihaknya telah meminta Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri untuk segera mengkaji izin-izin mendirikan bando ini.
“Kemarin saya suruh siapkan BPM soal izinnya, agar tidak menyalahi aturan, sebab keberadaan bando ini sudah sangat memprihatinkan, malah penghijauan kita tidak kelihatan gara-gara bando ini,” kata Wali Kota Abdulah Abubakar.
Selain itu, menurut Wali Kota kontribusi PAD pada perizinan bando ini tidak terlalu besar, sehingga sudah selayaknya Pemkot kembali mengkaji izin pendirian bando ini. “Kontribusi PAD perizinan Bando ini tidak terlalu besar, hanya Rp 1,5 miliar, dan nantinya itu akan dibatasi dan ditertibkan, selain menyalahi aturan itu sudah juga sangat merusak pemandangan” terangnya.
Untuk itu Pemkot Kediri akan secepatkan bertindak untuk melkukan penertiban dan pembatasan, paling tidak 2015 permasalahan keberadaan bando-bando lira dapat diselsaikan. Sebelumnya pada September lalu Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri mengatakan akan menertibkan keberadaan bando yang melanggar aturan, namun hingga sekarang hal itu belum dilakukan.
Menurut BPM bando yang melintang diatas jalan tersebut dianggap melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
Diketahui berdasarkan data yang ada, saat ini di Kota Kediri berdiri sekitar 37 bangunan fisik reklame bando. Dari jumlah tersebut 7 reklame bando diantaranya berada di jalan provinsi dan nasional, seperti di Jl Mayori Bismo Kecamatan Mojoroto, Jl Diponegoro dan Jl Imam Bonjol Kecamatan Kota. [van]
Keterangan Foto : Salah satu bando yang melintang jalan di Jl Diponegoro, Kecamatan Kota.
