Wali Kota Kediri memberikan peringatan agar tidak ada perploncoan dalam PLS di SMKN 3 Kota Kediri. Senin (18/7)
(Di Probolinggo, MOS Jadi PLS. Di Bojonegoro, Wali Murid Ikut Upacara)
Kota Kediri, Bhirawa
Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar mengultimatum ke seluruh Sekolah yang ada di Kota Kediri pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk tidak melakukan perploncoan pada siswa didik baru pada tahun ajaran baru ini.
Dikatakanya pada saat inspeksi mendadak (sidak) ke SMKN 3 Kota Kediri di Jalan Diponegoro, Kota Kediri jika kegiatan perploncooan sangat tidak mendidik, untuk itu Dia mengultimatum agar tidak ada perpeloncoan selama PLS. “Jangan ada perpeloncoan selama PLS. Selain berbahaya, perpeloncoan merupakan kegiatan yang tidak mendidik,” tegas Abdullah Abu Bakar, Senin (18/7).
PLS merupakan istilah baru dalam dunia pendidikan, setelah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melarang adanya Masa Orientasi Siswa (MOS) mulai tahun ajaran baru 2016 ini. Selain itu, dalam kegiatan pengenalan, dibimbing oleh guru, bukan kakak kelas. “Guru bisa mengenalkan lingkungan sekolah secara santun. Ini ruang kantor, ini lapangan sekolah, ini ruang kelas dan sebagainya. Sementara bagi siswa, jangan ada yang kurang ajar terhadap guru,” ungkapnya.
Dalam akhir kesempatan itu, Wali kota juga berpesan agar guru memberi tugas secara logis. Tugas sekolah sebaiknya tidak menjadi beban bagi siswa. “Jangan memberikan tugas yang tidak logis. Seperti minta siswa mendengarkan radio tengah malam kemudian menulisnya. Sehingga pagi harinya justru ngantuk. Seperti yang saya alami dulu,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto mengatakan, PLS akan digelar selama tiga hari berturut-turut. Dalam PLS, guru akan mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa, sebelum KBM baru dimulai.
Jadi PLS
Sementara itu, menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo langsung menertibkan Surat Edaran (SE) yang berisi tentang larangan pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah).
Tidak hanya itu, Dispendik juga meminta semua Kepala Sekolah untuk menyerahkan dokumen administrasi bukti kesiapan untuk merubah MOS menjadi Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) yang telah ditentukan.
Hal itu disampaikan Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Senin (18/7). Pada tanggal 30 Juni 2016 lalu pihaknya sudah menyebarkan SE terkait larangan MOS. Sehingga, dapat dipastikan saat awal tahun ajaran baru dimulai tanggal 18 Juli 2016, semua lembaga sekolah sudah siap menerapkan PLS. Dalam artian, sudah tidak ada aksi perpelancoan, tidak melibatkan siswa senior sebagai pelaksana PLS dan lainnya.
“Kami sudah sampaikan, praktek MOS yang identik dengan perpeloncoan dihapus. Sekarang masa orentasi pengenalan lingkungan sekolah. Tidak hanya lewat SE, tetapi tiap kali ada pertemuan untuk ditentukan soal kesiapan menghadapi tahun ajaran baru,” katanya.
Menurut Tutug, pelaksana PLS langsung ditangani oleh guru. Tetapi, sekolah tetap dilarang memberi tugas yang aneh-aneh. Misalnya, membawa peralatan yang sulit didapat. Termasuk juga mendandani siswa baru dengan make up yang tidak menujukkan nilai-nilai pendidikan. “Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan selama 3 hari dan pelaksanaannya saat jam aktif sekolah,” tegasnya.
Demikian pula larangan itu disampaikan Kepala Dispendik kota Probolinggo, Zainullah Senin 18/7. “Kami sudah rapat dengan kepala-kepala sekolah. Praktik peloncoan itu tidak boleh ada,” katanya memberi wanti-wanti. Menurut Zainullah, MOS merupakan orientasi bagi peserta didik baru agar mereka mengenal lingkungan sekolah dan semua aspek di dalamnya.
Di antaranya guru dan peraturan yang berlaku di masing-masing sekolah. Selain itu, MOS juga ditujukan membentuk peserta didik disiplin. “Sudah saya sampaikan, tidak boleh ada peloncoan. Tapi, menekankan agar jadi disiplin,” terang mantan kepala Diskoperindag tersebut.
Larangan itu bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini MOS identik dengan praktik peloncoan atau kekerasan dari siswa senior. Apalagi tahun lalu, sejumlah wali murid sempat mendatangi SMKN 4 untuk klarifikasi dugaan praktik kekerasan yang dibantah pihak sekolah.
Ikut Upacara
Hari pertama sekolah SD, SMP, SMA dan SMK sederajat di Bojonegoro tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Selain tidak boleh lagi ada perpeloncoan dan pungutan liar.Tak hanya itu bagi siswa didik baru wajib diantarkan oleh orang tuanya dan orang tua pun harus mengikuti upacara pertama masuk sekolah. Seperti para siswa dan orang tua di MTs Negeri I Bojonegoro, Senin (18/7) mereka turut mengikuti upacara bersama murid-murid.
Salah satu orang tua wali murid kelas VII di MTs Negeri I, Cecep mengaku senang bisa mendapingi siswa dalam kegiatan pelaksanaan MPLS, serta antusias datang lebih awal sejak pukul 06.30 wib. “Ini penting untuk membangun komunikasi dan pengenalan dengan pihak sekolah dengan wali murid. Tapi, sebagai orangtua saya juga harus mengetahui apa-apa saja yang dilakukan di sekolah dan apa yang diperlukan,” ucapanya.
Terpisah Kepala Bidang SMP,SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Puji Widodo mengatakan, bahwa pihaknya melakukan pengawalan dan melakukan pendataan serta mendatangi ke sekolah sekolah yang tingkat Atas seperti SMA dan SMK agar tidak ada perploncoan. “Kita tetap pantau agar tidak terjadi perploncoan, dan jika memang ada kita akan langsung beri teguran tertulis,” ujar Puji Widodo saat melakukan kunjungan di SMKN 2 Bojonegoro.
Dikatakan juga oleh Puji Widodo bahwa dalam pelaksanaan MPLS, pihak sekolahan agar melakukan sesuai dengan mekanisme seperti pengenalan lingkungan sekolah dan juga kegiatan kegiatan yang mendidik. Sementara dari hasil pantuan Kemenag dan Diknas Bojonegoro orang tua yang mengikuti upacara di sekolah saat masuk tahun ajaran baru mutlak berjumlah 100 persen. MPLS rencananya di laksanakan pada tanggal 18- 20 Juli 2016, di sekolah masing-masing. [van,wap,bas]
