Wali Kota Madiun Maidi usai pelaksanaan evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. secara virtual di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Sabtu (4/9). [sudarno/bhirawa]
Reformasi Birokrasi harus berhasil. Karenanya, indikator penunjangnya juga harus terpenuhi secara baik. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memenuhi sejumlah indikator tersebut guna mensukseskan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pemerintah pusat itu. Salah satunya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbagai program dijalankan. Evaluasi pun dilakukan.
”Kemarin nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kita juga sudah naik menjadi BB. Hari ini evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. Melihat jalannya evaluasi, mudah-mudahan nilai (SPBE) kita juga naik,” kata Wali Kota Madiun Maidi usai pelaksanaan evaluasi secara virtual di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Sabtu (4/9).
Dikatakan oleh Wali Kota, SPBE sejatinya sudah mendapatkan nilai B. Namun, tentu tidak boleh cepat berpuas dulu. Nilai harus terus ditingkatkan sampai mendapatkan nilai A. Karenanya, Wali Kota terus mendorong tim SPBE Kota Madiun untuk meningkatkan kinerja. Terutama pemenuhan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.
”Secara program, kita sudah baik. Hampir semua program kita sudah berbasis elektronik. Terbaru kita punya aplikasi pelaporan belanja ASN di UMKM sekitar. Program ini sekaligus untuk peningkatan perekonomian lokal,” terang Wali Kota.
Reformasi Birokrasi dirasa penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, birokrasi menjadi dasar pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang baik, pelayanan juga semakin meningkat. Begitu sebaliknya. Karenanya, diperlukan perubahan birokrasi pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik.
”SPBE di Pemerintah Kota Madiun sejatinya sudah kita mulai sejak 2003 silam dan rutin kita evaluasi minimal lima tahun sekali. Ini semakin kita optimalkan semenjak kota kita juga masuk dalam 100 pilot project smart city pemerintah pusat,”pungkasnya. [dar]
