Wali Kota Madiun, Maidi, Sabtu saat bersepdaan bersana staf meninjau usulan Musrenbangkel, mampir di lapak Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Sabtu (16/1). [sudarno/bhirawa]
Program Lapak UMKM tahun anggaran 2020 sudah selesai. 27 Kelurahan telah memiliki satu tempat untuk menampung produk UMKM. Bahkan, separo di antaranya sudah mulai dimanfaatkan. Seperti yang terlihat di Lapak UMKM Kelurahan Oro-Oro Ombo. Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau keberadaan lapak disela kegiatan bersepeda, Sabtu (16/1).
”Ternyata lapak ini luar biasa untuk dampak ekonominya. Hampir semua orang ingin. Ke depan akan terus kita sempurnakan,” kata Wali Kota.
Wali Kota membuktikan hal tersebut dengan meninjau langsung. Sebelumnya, Wali Kota juga meresmikan Lapak UMKM di Kelurahan Madiun Lor dan Winongo. Menurutnya, keberadaan lapak tersebut sangat dibutuhkan saat ini.
”Saat ini sedang Covid-19. Orang diminta di rumah saja. Tapi apakah di rumah saja tidak butuh makan. Hadirnya lapak ini, orang tidak perlu cari makan jauh-jauh. Cukup di lingkungan sendiri. Tidak perlu keluar dari wilayah kelurahan,” ungkapnya.
Hal tersebut senada dengan instruksi presiden terkait intervensi berbasis lokal. Artinya, memberdayakan potensi lokal masing-masing sampai di tingkat kelurahan. Apa yang dibutuhkan warga dapat tercukupi dari kelurahan itu sendiri. Tidak perlu harus pergi jauh-jauh. Hal itu diimplemantasikan Wali Kota melalui program Lapak UMKM.
”Apa yang dikatakan bapak presiden, ibu gubernur terkait intervensi berbasis lokal itu ya bener. Orang tidak perlu jauh-jauh cari makan. Cukup di lingkungannya sendiri. Kalau orang terisolasi di lingkungannya seperti itu, potensi penularan Covid-19 juga semakin dapat ditekan,” tegasnya.
Lapak UMKM tersebut akan semakin disempurnakan tahun ini. Mulai untuk penambahan payung, lampu, taman, hingga tempat kesenian. Wali kota memang berharap lokasi juga menjadi ajang unjuk gigi minat dan bakat masyarakat. Masyarakat yang bakat menyanyi bisa mengisi sekaligus untuk menghibur pengunjung. Potensi-potensi tersebut juga akan dilombakan untuk dipromosikan di balai kota.
”Jadi biar masyarakat berlomba. Baik berlomba kuliner atau seni budayanya. Yang terbaik kita tampilkan di balai kota sana di depan para pengunjung,” jelasnya sembari menyebut akan dikoneksikan dengan jalur sepeda wisata sebagai salah satu bentuk promosi ke depan.
Upaya Wali Kota Madiun Maidi memajukan UMKM tak perlu diragukan lagi. Setelah pembangunan Lapak UMKM di tiap kelurahan dan jalur sepeda wisata, orang nomor satu di Kota Madiun tersebut juga mewajibkan urusan konsumsi setiap kegiatan kelurahan untuk melibatkan pelaku UMKM lokal.
”Urusan konsumsi semua kegiatan kelurahan, harus diambilkan dari UMKM di kelurahan tersebut. Jangan langsung, mengambil dari luar kelurahan apalagi luar daerah,” kata Wali Kota Maidi.
Hal itu diharapkan semakin menumbuhkan pelaku UMKM lokal di kelurahan. Bahkan, saat produk yang dimaksud tak tersedia, Wali Kota Maidi juga meminta untuk langsung lari ke luar daerah. Namun, mendahulukan kelurahan dalam satu kecamatan, baru lintas kecamatan dan luar daerah. Harapannya, perputaran uang tidak keluar dari Kota Madiun.
”Kalau benar-benar terpaksa dan memang harus itu, baru diambilkan dari daerah lain. Prinsipnya, kelurahan sendiri harus didahulukan, kalau tidak ada baru ke kelurahan lain. Tidak ada lagi, baru kelurahan lintas kecamatan dan seterusnya,” ungkapnya. Dar
Hal tersebut bukan tanpa sebab. Wali Kota berharap adanya kelurahan mandiri di Kota Madiun. Artinya, apa yang dibutuhkan sudah tersedia di kelurahan tersebut dan tidak bergantung ke kelurahan lain apalagi bergantung daerah lain. Itu penting karena akan menimbulkan efek domino biarpun hanya dari satu transaksi.
”Kalau UMKM dibeli, uangnya dibelanjakan lagi untuk beli bahan, warung jadi ikut ramai, warung juga kulakan lagi ke petani, petani bisa memperkerjakan buruh tani dan terus berkaitan. Satu transaksi bisa berdampak ke empat sampai lima hal lain,” jelasnya.
Wali Kota menyebut hal tersebut sesuai dengan intervensi berbasis lokal arahan Presiden Joko Widodo. Artinya, warga dalam kelurahan berdaya dan dapat mengcukupi kebutuhan warganya secara mandiri. Termasuk urusan wisata.
”Kelurahan tidak punya tempat wisata, kita bangunkan. Bisa buat hiburan warga sendiri dan bahkan mengundang warga luar untuk datang. Intervensi berbasis lokal arahan presiden ya seperti ini,” pungkasnya. [dar]
