Wali Kota Madiun Lantik 269 Pejabat Eselon III dan IV

Wali Kota Madiun,H. Maidi saat melantik 269 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Madiun di Hall Kolam Renang Pasar Besar Madiun, Selasa (31/12). [sudarno/bhirawa]

(Yang Tidak Terima Dimutasi, Silakan Kirim Surat)
Kota Madiun, Bhirawa
“Pelantikan 269 pejabat eselon III dan IV di Pemkot Madiun di akhir penghujung tahun 2019 dan menjelang tahun 2020 ini sudah sesuai keahlian masing-masing seperti yang dilantik pada hari ini, Selasa (31/12/19). Bagi yang tidak terima digeser atau dimutasi, jangan nggrudel tetapi lebih baik kirim surat saja,”kata Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM.M.Pd pada saat melantik 269 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Madiun di Hall Kolam Renang Pasar Besar Madiun, Selasa (31/12).
Menurut Wali Kota Madiun, Maidi, dirinya melantik pejabat eselonIII dan IV di lingkup Pemkot Madiun di akhir tahun 2019 ini merupakan pilihan terbaik dan sudah dipertimbangkan sebelumnya. Masalahnya dalam hal ini, tidak dikehendaki adanya pelantikan lagi kepada pejabat atau eselon yang sama. Sekali pelantikan ya sudah itu, sampai beberapa bulan kedepan.Bukannya baru dilantik, tak lama kemudian diadakan pelantikan kembali, karena adanya pengaduan juga adanya penempatan yang kurang tepat.
“Lha hal seperti itu saya tidak mau.Artinya lebih baik lama tidak ada mutasi tetapi sekali mutasi dilantik sudah sesuai penempatannya seperti mutasi dan dilantik pada hari ini.Itu menurut saya.Kalau menurut para pejabat yang dilantik merasa tidak pas penempatannya, silakan kirim surat saja,”tegas Wali Kota Maidi mengulangi penegasannya.
Yang jelas, lanjut Maidi, mutasi dan pelantikan ke 269 ASN dilingkup Pemkot Madiun adalah yang terbaik. Sehingga harapannya, para pejabat yang dilantik hendaknya juga harus berbuat baik.Artinya, semisal dengan atasannya disuruh melakukan atau mengerjakan yang sekiranya tidak baik dan menyimpang dari aturan yang berlaku ya, harus berani menolak untuk tidak mengerjakan yang dia perintahkan.
“Jangan terus jadi staf disuruh pimpinannya menurut saja. Dilihat dan dicermati dulu apa yang diperintahakan itu bennar apa tidak. Jika benar lanjutkan mengerjakan.Tetapi kalau sekiranya perintah itu tidak benar, staf boleh dan berhak menolak tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang dia perintahkan.Jangan inggih sendiko dawuh saja,”terang Maidi.
Harapan kedepannya bagi para pejabat yang baru dilantik tadi, menurut Wali Kota, mereka harus bekerja keras, melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk atau sesuai aturan yang ada, tidak boleh malas-malasan dan harus jujur. Dengan demikian, diharapkan semua pekerjaan diupayakan selesai tepat waktu, agar hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas pada umumnya dan dapat dinikmati khsusnya bagi warga di Kota Madiun
Usai pelantikan, ditanaya Bhirawa, kapan mutasi bagi eselon IIdi Pemkot Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi, mantan Sekda Kota Madiun ini, spontan menyatakan, nanti pasti ada. Diharapkan bulan Januari 2020 mendatang sudah bisa dilakukan mutasi dan pelantikan bagi 7 pejabat eselon II di Pemkot Madiun.”Karena sekarang ini Pemkot Madiun masih menunggu hasil assessment UNS. Selain itu juga menunggu hasil audit BPK yang dijadwalkan Januari nanti berdasarkan hasil kinerja OPD maasing-masing,”katanya.
Juga ditegaskan oleh Wali Kota Maidi, pejabat eselon II yang kedapatan berkinerja buruk dan menghambat diperolehnya predikat WTP juga bakal diganti.Karena eselon II harus bertanggungjawab atas kinerja OPD masing-masing.”Kalau yang menghambat diraihnya WTP langsung saya stafkan.Lho ini saya tidak main-main,”terangnya setengah mengultimatum.
Dijelaskan pula, mengacu pada APBD 2020 dan hasil kinerja 2019 dapat dismpulkan, sebenarnya mereka itu (pejabat eselon II.red) itu, bagus. Tetapi tidak sesuai dengan pekerjaannya yang dia laksanakan pada 2020 nanti.”Jika demikian, lebih baik kita geser yang lebih sesuai,”pungkasnya.
Sementara itu, pejabat yang dilantik sebanyak 169 terdiri 1 pimpinan tinggi pratama, 69 pejabat administratur dan 199 pejabat pengawas. Mereka diantaranya, Agus Siswanta sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan. dr. Resti Lestantini sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Doris Eko Prasetyo sebagai Sekretaris Inspektorat.
Asnawi sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Sri Marhaendra Datta sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.Gembong Kusdwiarto sebagai Kabag Umum. Hanto Margono sebagaiSekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Iroh Sunirah sebagai Sekretaris Dinas Kominfo.Wahyudi sebagai Camat Taman.Sudewa sebagai Sekretais Disbudparpora. Sri Wahyuni Sekretaris Bapenda. [dar]

Tags: