Wali Kota Malang Sepakat Pemberlakuan PSBB

Wali Kota Malang, H Sutiaji usai melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko dan perwakilan dari pihak Pemkab Malang memutuskan sepakat untuk melakukan PSBB di wilayah Malang Raya.

Pemkot Malang, Bhirawa
Menindaklanjuti instruksi langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Wali Kota Malang, H Sutiaji usai melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko dan perwakilan dari pihak Pemkab Malang memutuskan sepakat untuk melakukan PSBB di wilayah Malang Raya.

Sutiaji menyampaikan, Pemkot Malang maupun wilayah Malang Raya sepakat dengan adanya PSBB yang nantinya akan disesuaikan dengan keadaan wilayah, khususnya Kota Malang.

“Jadi ini tidak semua instruksi dari Mendagri akan kita laksanakan. Akan tetapi kita nantinya akan memodifikasi dan menyesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing,” ujar Sutiaji, Kamis (7/1) kemarin.

Pihaknya berharap, untuk masyarakat Kota Malang diharapkan tetap tenang dan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga penerapan PSBB ini bisa dilakukan dengan baik demi kebaikan bersama.

“Instruksi yang diberikan oleh Mendagri untuk jam aktifitas berakhir di jam 19.00 WIB. Itu kita modifikasi, jadi akan kita ambil opsi berakhir jam aktifitas pada pukul 20.00 WIB atau 21.00 WIB. Nanti akan finalisasi lagi secara teknis,” sambung Sutiaji.

Selanjutnya, untuk pembatasan kegiatan di restoran hingga cafe, untuk kapasitas pelayanan sendiri ditempat diberi batasan sebanyak 25 persen. Namun, untuk wilayah Kota Malang sendiri, Sutiaji akan memberlakukan kapasitas 50 persen.

“Untuk layanan pesan antar akan kita ijinkan dan ini sudah kita sesuaikan dengan wilayah kita, yakni Kota Malang,” tambahnya. Sementara itu, untuk perkantoran sendiri selama PSBB akan diberlakukan 25 persen WFO dan 75 persen WFH. Setelah itu, berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan pekerjaan konstruksi dapat beroperasi 100 persen.

“Terakhir, di kegiatan ibadah kita batasi dengan kapasitas 50 persen. Ini merupakan instruksi dari Mendagri sehingga mau tidak mau harus kita jalankan,” tukasnya.

Sebagai informasi, rencana pemberlakuan PSBB sesuai instruksi dari pusat akan dilakukan mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Lalu untuk detail dan final teknis pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya akan segera dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bisa melaksanakan instruksi Mendagri agar berjalan baik dan lancar, khususnya di Kota Malang.n [mut]

Tags: