Wali Kota Mojokerto-Bappeko Kawal Musrenbang di Setiap Kecamatan

(Libatkan Masyarakat Tentukan Arah Pembangunan)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria dan Kepala Bappeko Agung Moeljono, terjun langsung menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan se-Kota Mojokerto.
Kehadiran petinggi Pemkot ini, untuk memastikan transparansi penyusunan program pembangunan di Kota Mojokerto serta partisipasi publik dalam penyusunan program pembangunan.
“Sekarang ini eranya keterbukaan dan partisipasi publik, jadi saya ingin memastikan bahwa masyarakat mulai dari tingkat bawah terlibat dalam usulan-usulan pembangunan di kota kita ini,” ujar Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita ini.
Ning Ita dan Cak Rizal serta Kepala Bappeko Agung Moeljono memanfaatkan momen itu untuk menyapa langsung warga di setiap kecamatan yang dihadiri guna mendengarkan secara langsung usulan – usulan terkait percepatan pembangunan Kota Mojokerto. 
“Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan merupakan usulan – usulan yang terkumpul dari berbagai kelurahan yang telah diverifikasi. Dimana, usulan tersebut selaras dengan RPJMD Kota Mojokerto yang bertemakan “Penguatan SDM Masyarakat dan Aparatur untuk Daya Saing Ekonomi, Ketahanan, Sosial dan Birokrasi Profesional” jelas Ning Ita.
Selain itu Ning Ita juga mengajak warga untuk bersama-sama wujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang berdaya saing mandiri, agar kota terkecil di Indonesia ini mampu bersaing dengan daerah – daerah lainnya. Sehingga, semua hasil produk unggulan yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.
“Saya harapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Mojokerto,” ujarnya.
Sementara itu Agung Moeljono menambahkan kegiatan Musrenbang bertujuan untuk membantu mempercepat pembangunan di Kota Mojokerto.
“Pemkot ingin, percepatan pembangunan di Kota Mojokerto dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPPKA Kota Mojokerto ini. [Kar]