Harlistyati – Kepala Bapeko
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto terkait pembangunan fisik mengalami kenaikan signifikan, Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai RT/RW, kelurahan hingga kecamatan, usulan masyarakat dibanding tahun anggaran sebelumnya naik Rp128,506,655,780.
Dalam usulan Musrenbang 2016 yang akan dijadikan penyusunan APBD 2017 total sebesar Rp715.626,422,360. Sedangkan dalam Musrenbang 2015 yang menjadi dasar penyusunan APBD 2016 Rp587.119.766.580 atau naik 21,8%.
”Tidak semuanya usulan masyarakat kami akomodir dalam APBD. Kami tetap akan tentukan skala pprioritas, kita sesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Wali Kota Mas’ud Yunus, usai membuka Musrenbang RKPD Kota Mojokerto di Hotel R Wijaya, Kamis (17/3) kemarin.
Wali kota menyebutkan, dalam tahun 2017 nanti, prioritas APBD akan fokus pada pembangunan insfrastruktur. Diantaranya, pembangunan jalur lingkar barat yang berada di Kel Pulorejo, yang ada di wilayah barat Kota Mojokerto.
”Saya melihat terjadi disparitas (kesenjangan, red) pembangunan antara wilayah timur dan barat. Dengan membangun jalan lingkar barat, maka akan terjadi pemerataan pembangunan,” tambah wali kota.
Sementara itu, Kepala Bappeko, Harlistyati menjelaskan, jika materi yang didapatkan dalam Musrenbang dipastikan diakomodir dalam APBD 2017. Harlis-sapaan akrab Harlistyati menjelaskan, jika dirinya mendampingi wali kota turun ke lapangan, kerap mendapat pertanyaan warga yang mengaku sudah lama menyampaikan usulan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) namun tak pernah dilaksanakan.
”Saat kami mengecek, usulan-usulan itu ternyata memang tidak masuk karena dianggap bukan skala prioritas, tapi secara prinsip, usulan lewat Musrenbang pasti diakomodir masuk ke APBD,” tandas Harlis.
Menurut Harlis, warga yang mengusulkan juga tak salah karena tak diberi tahu bahwa usulannya tidak masuk prioritas. Makanya mulai sekarang usulan yang tak masuk prioritas akan diberitahukan kepada pengusulnya agar tidak terus menunggu,” tambahnya.
Usulan-usulan yang disampaikan saat Musrenbang namun tak dianggap prioritas oleh kelurahan tentu tidak sampai ke Bappeko. Semua usulan yang masuk prioritas saat musrenbang itu pasti dilaksanakan. Pelaksananya yakni SKPD masing-masing sesuai bidangnya namun dengan dikoordinasikan oleh Bappeko.
”Usulan-usulan yang tak masuk prioritas itu, bisa dimasukkan lagi sebagai prioritas dalam Musrenbang berikutnya. Jadi sebenarnya, setiap usulan warga pasti akan dilaksanakan,” paparnya.
Dalam Musrenbang kemarin diikuti Forpimda, seluruh pimpinan SKPD, instansi vertikal, lurah se Kota Mojokerto, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi hingga organisasi profesi. [kar]
