Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat,
Kota Mojokerto, Bhirawa
Minimnya pembangunan fisik di Kota Mojokerto memantik reaksi kalangan legislatif. Lembaga wakil rakyat ini mendesak wali kota melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena penyerapan anggarannya minim. Selain itu, mandulnya pelaksanaan proyek fisik juga harus menjadi tanggung jawab DPU.
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto menduga, minimnya belanja DPU yang baru mencapai kisaran 15% hingga Oktober ini disebabkan faktor lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat kerja dilevel pimpinan SKPD.
Sehingga komisi I menyarankan agar wali kota melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Wali kota, juga disarankan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal kerja SKPD.
”Lambatnya pembangunan fisik karena oknum pejabatnya, SDM pemimpin dan SKPD nya yang lambat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, Kamis (1/10) kemarin.
Politisi PDIP ini mengingatkan, proses penyerapan anggaran idealnya sudah mencapai 55% hingga 60% di penghujung tahun seperti ini. Seharusnya sesudah Oktober seperti ini hasil pembangunan sudah tampak sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Lah ini,sudah hampir akhir tahun tetapi belum nampak sama sekali hasilnya,” sesalnya.
Suliyat khawatir, hal ini akan berpengaruh terhadap track record wali kota sendiri. ”Yang seperti ini jelas akan berpengaruh terhadap track record, rapornya wali kota. Sebagai partai pengusung, saya berharap kepala daerah segera bertindak,” tambahnya.
Terkait dengan hal itu, ia menyarankan agar wali kota melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Tak hanya itu, ia berharap agar wali kota turun langsung mengawal proses belanja daerah yang masih sangat minim.
”Mumpung ini masih ada waktu, kalau mutasi tergantung wali kota harus membentuk tim khusus, dan tentunya beliau bertindak sebagai penanggungjawab langsung. Sehingga penyerapan anggaran bisa di kontrol langsung kepala daerah. Ini bentuk ketegasan wali kota. Sehingga bawahannya cepat bertindak. Karena mendapat atensi wali kota langsung. Persoalan lemahnya serapan anggaran di Pemkot diperkirakan bakal berlarut-larut,” pungkasnya.
Hal ini, dikuatirkan akan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat dalam membagi Dana Alokasi Umum (DAU) nya. Anggota Panggar DPRD, Deny Novianto menyarankan, agar Wali Kota Mas’ud Yunus segera memperhatikan yang intensif terhadap perkembangan anggaran di daerahnya. Ia khawatir dengan tidak adanya kepercayaan dari pemerintah pusat dalam hal pemberian anggaran maka rakyat akan tidak mendapat akses pembangunan seperti yang diharapkan.
”Kami harap wali kota perhatian la, kalau repot kan banyak bawahannya yang bisa ngurus pekerjaan ini sehingga rakyat tak dirugikan,” cetusnya. [kar]
