Wali Kota Mojokerto Ning Ita ketika penandatanganan komitmen dengan KPK di Pemprov Jatim, Kamis (28/2). [kariyadi/bhirawa]
(Usai Teken Komitmen bersama KPK di Pemprov Jatim)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2). Rakor seluruh Pemerintah Daerah di Jatim ini diikuti Bupati / Wali Kota se-Jatim, serta unsur pimpinan dari DPRD Jatim.
Pengarahan dari KPK ini merupakan bentuk pendampingan KPK kepada Pemerintah Daerah di Jatim dan merupakan tindak lanjut kunjungan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Gedung KPK Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Khofifah memaparkan nilai Provinsi Jatim dalam aksi program penanggulangan korupsi terintegrasi tahun 2018. ”Nilai Provinsi Jatim yang terdiri dari satu Pemprov dan 38 Pemkab / Pemkot adalah 66% atau 8 % diatas nilai rata-rata nasional yaitu 58%. Optimalisasi pendapatan daerah di Jatim memperoleh nilai terendah dalam evaluasi KPK. Kami harapkan asistensi yang lebih detil dari Tim Korsupgah supaya dari sisi pendapat daerah bisa dimaksimalkan,” harap Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, kendala – kendala yang dihadapi Jatim berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Provinsi Jatim yaitu tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sudah ada namun belum terintegrasi, PTSP masih ada permintaan rekomendasi teknis yang kemudian belum dapat dilaksanakan oleh PTSP.
”Kendala dalam Manajemen ASN adalah implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang membutuhkan anggaran yang besar dan pengembangan serta penerapan aplikasi e-kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi yang membutuhkan persiapan waktu yang relatif lama,” lanjutnya.
Dengan adanya kendala ini, Gubernur Jatim memohon bimbingan KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, dapat terlaksana dengan optimal dan bermanfaat dengan sebanyak-banyaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Terkait Program CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) Khofifah mengatakan, akan menyiapkan Tim Audit CETAR di OPD. ”Melalui Tim Audit CETTAR kita bisa melihat tidak sekedar cepatnya layanan diberikan tetapi efektifitas, transparansi dan akuntabilitas tingkat respon yang memberikan kenyamanan kecepatan dan memaksimalkan seluruh layanan kepada masyarakat,” jelas Khofifah
Sementara itu, usai penandatanganan komitmen dengan KPK, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto ini menjelaskan, ada 12 yang menjadi kesepakatan. Pertama, tentang pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang bebas intervensi melalui implementasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kedua, meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik e-procurement serta menjamin kemandirian Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Ketiga, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik. Keempat, penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kelima melaksanakan perbaikan manajemen pengelolaan ASN yang meliputi proses seleksi mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang bebas praktek korupsi.
Ning Ita menambahkan, optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan juga bagian dari isi kesepakatan bersama.
”Serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan tata kelola di sektor-sektor strategis antara lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan serta sumber daya alam lainnya. Optimalisasi kepatuhan pelaporan LHKPN dan sistem pengendalian gratifikasi serta pelaporan gratifikasi serta melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi,” jelas Ning Ita.
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Pemkot Mojokerto siap melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dan akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ning Ita hadir dalam acara ini dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati dan Inspektur Kota Mojokerto Akhnan. [kar]
