Wali Kota Mojokerto Terima Penghargaan DIPA

Wali kota Mojokerto H Mas'ud Yunus didampingi Kepala DPPKA usai menerima penghargaan di depan Istana Negara, Senin (14/12) kemarin. (kariyadi/bhirawa).

Wali kota Mojokerto H Mas’ud Yunus didampingi Kepala DPPKA usai menerima penghargaan di depan Istana Negara, Senin (14/12) kemarin. (kariyadi/bhirawa).

Kota Mojokerto, Bhirawa
Pengelolahan keuangan daerah atas anggaran dari pemerintah pusat yang dilakukan Pemkot Mojokerto kembali mendapat apresiasi pemerintah pusat. Senin kemarin, penghargaan pengelolahan Dana Insentif Daerah (DID) diserahkan langsung oleh Presiden RI, Djoko Widodo di Istana Negara.
“Kota Mojokerto termasuk dalam 69 daerah yang menerima penghargaan pengelolahan DID dari Presiden,” ujar Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus ditemui usai menerima penghargaan kemarin. Wali kota didampingi Kepala DPPKA Agung Moeljono menambahkan, selain menyerahkan penghargaan, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan secara simbolis DIPA APBN kepada seluruh kementrian dan Pemerintah Daerah. “Ada pesan khusus yang disampaikan Bapak presiden tadi soal penggunaan APBD 2016 ini,” tambah Wali kota.
Diantara pesan khusus yang disampaikan Presiden kemarin, menurut wali kota yakni soal percepatan penggunaan anggaran bagi pemda. “Mulai awal tahun harus segera diserap. Kita di Pemkot Mojokerto sudah melakukan itu, yakni dengan kebijakan lelang dini terutama proyek fisik,” imbuh Mas’ud Yunus.
Menurut Mas’ud Yunus dipilihnya Pemkot Mojokerto menerima penghargaan karena tiga hal. Diantaranya pengerjaan dan penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK serta pemanfaatan sesuai untuk masyarakat.
“Penghargaan ini sekaligus sebagai pengakuan dan apresiasi pemerintah pusat atas kinerja pengelolahan keuangan pemkot Mojokerto,” tegas Wali kota.
Setelah menerima DIPA, wali kota mengaku bakal segera mengaplikasikan dalam pembangunan di kota Mojokerto. “Langsung start, saya tidak mau penyerapan APBD nantinya mbengkak di belakang,” pungkasnya.
Sementara itu kepala DPPKA kota Mojokerto, Agung Moeljono menyatakan penghargaan DID sebagai pemicu semangat di daerah. “Tolok ukurnya jelas. Artinya apa yang kita lakukan selama ini sudah memenuhi standar pemerintah pusat,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai kabag hukum ini.
Agung menambahkan, untuk mendukung penyerapan anggaran yang lebih cepat, pihaknya sudah menyiapkan perangkat lunak berupa aturan sebagai pijakan hukum.
“Sekarang ini DPPKA sudah membuat SK terkait pengelolaha keuangan. Jadi pada awal tahun SKPD sudah bisa langsung menyerap,” pungkasnya. [kar]

Tags: