Wali Kota Mojokerto Tolak Nurut Sasaran BKD

Wali Kota Mas'ud Yunus berdialog dengan salah satu pasien di Puskesmas Blooto, dalam Sidak, Senin (4/12) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Wali Kota Mas’ud Yunus berdialog dengan salah satu pasien di Puskesmas Blooto, dalam Sidak, Senin (4/12) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menggelar Sidak kehadiran PNS di hari pertama masuk kerja tahun 2016, Senin (4/1) kemarin. Sidak pasca libur tahun baru ini terbagi menjadi tiga tim. Tim 1 dipimpin Wali Kota Mas’ud Yunus. Sedang tim 2 dan tim 3 dipimpin Wakil Wali Kota Suyitno dan Sekkota Mas Agoes Nirbito.
Seharusnya, sesuai rencana yang dijadwalkan BKD, wali kota didampingi Asisten II, Kepala BKD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Humas dan dua staf ahli Sidak di RSU dan DPPKA. Namun sasaran mendadak berubah total, wali kota justru menuju tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendidikan, Puskesmas rawat inap Blooto dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Di dua sasaran Sidak acak, Dinas Pendidikan dan DPU tidak satupun PNS yang absen. Namun di Puskesmas Blooto, wali kota mendapati dua dokter PNS absen tanpa keterangan. Temuan ini membuat orang nomor satu  di lingkup Pemkot Mojokerto ini gerah. Ia pun meminta BKD menjatuhkan peringatan keras terhadap dua dokter yang bolos kerja itu.
”Ini tempat layanan kesehatan masyarakat. Apalagi kelasnya Puskesmas rawat inap. Kalau dokternya tidak masuk kerja tanpa keterangan begini, saya khawatir akan mengganggu layanan. (BKD) harus memberikan peringatan,” jelasnya.
Cuti bersama tahun baru, ujar Mas’ud Yunus, seharusnya sudah cukup bagi PNS. ”Jadi kalau masih ada PNS yang masih ‘tambah cuti’, patut diberi sanksi,” ulangnya tandas.
Ditambahkan, Sidak kehadiran PNS juga terkait dengan mulai diberlakukannya absensi sidik jari atau fingerprint. ”Sidak ini juga terkait pemberlakuan fingerprint. Selain kesiapan, juga saya ingin tahu langsung respon dan tingkat disiplin PNS, bagi yang sudah terkena pemberlakuan fingerprint maupun yang belum,” katanya.
Dari tiga SKPD sasaran Sidak, baru Dinas Pendidikan yang sudah terkena pemberlakuan fingerprint.
Menurutnya, untuk saat ini masih 25 dari lebih dari 100 SKPD yang sudah absensi sidik jari. ”Dalam waktu dekat di seluruh SKPD akan diberlakukan (absensi sidik jari),” tukasnya.
Pemberlakuan fingerprint akan diikuti dengan pemberian penghargaan dan hukuman bagi PNS. ”Mulai tahun ini akan kita berikan reward and punishment bagi PNS tanpa kecuali. Soal bentuk reward, ya peningkatan tunjangan bagi yang bersangkutan,” tutupnya.
Sementara itu hasil rekap Sidak yang dirilis BKD menyebutkan, dari enam SKPD yang disidak tiga tim, di Dinas Kesehatan tercatat satu PNS cuti, satu PNS sakit dan satu PNS bolos. Di Dishubkominfo, dua PNS izin, dua PNS dinas luar, satu PNS sakit.
Di Puskesmas Blooto, dua dokter PNS absen tanpa keterangan, empat PNS cuti Umroh, satu PNS dinas luar. Sedang di Dinas Pendidikan dan Dinas PU dinyatakan nihil, tak ada PNS yang tidak masuk kerja.
”Semua absensi sudah kita rekap dan laporkan kepada bapak wali kota, selanjutnya kita menunggu arahan dari beliau,” pungkas Endri Agus Subijakto, Kepala BKD Kota Mojokerto. [kar]

Tags: