Wali Kota Probolinggo Akhirnya Revisi SE Pencegahan Penyebaran Covid-19

Petugas gabungan kota Probolinggo opersi jam malam.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Sikapi Keluhan Pelaku Usaha Jam Malam
Kota Probolinggo, Bhirawa.
Terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota mengenai pembatasan jam buka usaha dalam upaya meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19, puluhan pemilik kedai kopi dan resto di kota Probolinggo, mengaku sepi pembeli. Bila pemberlakuan jam usaha ini terus berlanjut dan tidak ada batas waktu, maka tidak menutup kemungkinan pelaku usaha terancam gulung tikar. Menyikapi keluhan pelaku usaha tentang jam malam, Wali Kota Habib Hadi akhirnya merevisi SE Pencegahan Penyebaran Covid 19.

Ketua paguyuban pemilik kedai kopi dan resto kota Probolinggo (Paketo) Agus Hariyanto, Selasa (16/2) menjelaskan,untuk saat ini anggota paketo berkisar 34 orang, dan mereka merasakan dampak pembatasan buka usaha sampai jam 20.00 WIB, yang berpengaruh pada pendapatan pemilik usaha, karena di jam tersebut momen yang ditunggu oleh pemilik kedai. “Jam 20.00 WIB adalah momen bagus yang ditunggu pemilik kedai,” ujar Agus.

Menurut Agus, sejak awal Paketo mendukung usaha pemerintah kota Probolinggo dalam upaya bersama sama melawan Covid-19 di masa Pandemi ini, termasuk mendisiplinkan pembeli, karyawan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, namun point pembatasan buka usaha hingga jam 8 malam ini yang dirasakan memberatkan pemilik kedai.

Paketo berharap SE Wali Kota diperbaharui dan memberikan kelonggaran jam buka hingga jam 22.00 WIB. “kami berharap ada revisi dan kelonggaran jam buka usaha hingga jam 22.00 WIB, agar pemilik kedai kopi dan resto bisa bertahan,” tuturnya.

Menyikapi semua itu Wali Kota Habib Hadi, melakukan refisi dan perubahan akab SE tersebut, kebijakan dikeluarkan kali ke 3 ini untuk melindungi dan menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari penyebaran Covid 19. “Bersama dengan forkopimda, kami berupaya dan berusaha semaksimal mungkin mendorong angka penyebaran Covid 19 karena Kota Probolinggo masuk dalam zona oren dan menindak lanjut hasil rapat satgas (9/2),” terangnya, Selasa (16/2).

Surat edaran nomor 066/7A/425.106 / 2021 tersebut ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha di toko modern, swalayan, mal, kafe, restoran, kuliner, toko kelontong serta kuliner UMKM (PKL). Poin pertama, kembali memberlakukan jam operasional buka pada pukul 07.00, tutup pukul 21.00 kecuali apotik dan pelayanan kesehatan tetap buka seperti biasa.

Kedua, penanganan penanganan COVID 19 yaitu penyemprotan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala pada lingkungan tempat usaha masing-masing. Kemudian mewajibkan pengelola dan pengunjung menggunakan masker penjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter. Menyediakan tempat tangan di depan pintu masuk, mengukur suhu tubuh jika ditemukan pengunjung bersuhu di atas 37 derajat tidak memasuki area.

Poin ketiga, restoran, kafe, sentra UMKM / PKL di perkenankan menerima pengunjung makan, minum di tempat (makan di dalam), sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk yang ada, pelayanan bungkus (pesan antar / pengiriman) atau dibawa pulang tetap diperkenankan sesuai dengan jam operasiponal yang sudah ditentukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Di dalam SE tersebut, semua pihak yang berhubungan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait atau menghubungi call center 112. SE sejak tanggal perjanjian sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, menunggu perkembangan dan kebijakan lebih lanjut, ungkap Habib Hadi.

Dengan SE ini maka SE Wali Kota Probolinggo nomor 066/223 / 425.106 / 2021 tanggal 12 Januari dicabut dan tidak berlaku lagi. “Bagi pelaku ekonomi / usaha patungan ternyata melanggar ketentuan SE akan ditindak oleh satgas Covid 19 Kota Probolinggo,” paparnya.

“Mudah-mudahan dapat menerapkan dan menerapkan karena kebijakan ini semata-mata untuk mencegah Covid 19 di wilayah Kota Probolinggo. Tentunya, ini membutuhkan komitmen bersama untuk saling menjaga satu sama lain. Mustahil hanya dari sisi pemerintah saja untuk mengatasi dan mencegahnya,” jelas Wali Kota Habib Hadi, dalam rilis yang juga dihadiri wakapolresta, kasdim, sekda dan jajaran OPD yang terkait.

Kebijakan ini harus diambil setelah operasi yustisi yang dilakukan tetapi masih masyarakat belum disiplin. “Saya berharap warga kota untuk menjaga diri, menyimpan protokol kesehatan. Tanpa itu semua, mustahil bisa menerapkan protokol kesehatan, “sambung Habib Hadi.

Selain pencegahan jam operasional, pelaku usaha juga diwajibkan menggunakan sarung tangan saat memegang alat, membungkus dan menyiasati menerima pembayaran atau yang lebih steril. Pelaku usaha harus disiplin, bersin dan membuat pelanggan nyaman dan yakin kebersihan dari apa yang dibeli, terutama makanan.

Lebih lanjut wali kota Hadi meminta masyarakat untuk selalu menjalankan menjalankan 3 M, yakni tetap memakai masker, menjaga jarak, dan syringe tangan. Warga yang memiliki usaha kuliner diimbau tidak menyediakan kursi untuk pembeli dan diharapkan berdagang dengan sistem take away.

Dia menambahkan, Pemkot Probolinggo bersama Kodim 0820 dan Polres setiap hari dari pagi, siang, dan malam, terus-menerus memberikan pemahaman pada penerapan protokol kesehatan (prokes) dan operasi yustisi ke masyarakat. Namun, bila tanpa dimbangi dengan kesadaran masyarakat, tentu tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan. “Ayo bersama-sama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar kita mencegah penularan Covid-19 sesuai dengan yang kita harapkan,” tambahnya.[wap]

Tags: