Wali Kota Probolinggo Kukuhkan 21 Pejabat Fungsional

Walikota Hadi kukuhkan kasek dan penilik.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kukuhkan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Penilik
Probolinggo, Bhirawa
Di awal tahun 2020 wali kota Hadi Zainal Abidin mengukuhkan setidaknya 21 pejabat funfsionalnya, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan atas peran seorang kepala sekolah.
Menurut wali kota hadi, Senin 20/1/2020, jika sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah telah diatur bahwa kepala sekolah merupakan tugas tambahan dari seorang guru.
Namun saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah telah diatur bahwa kepala sekolah merupakan tugas dari seorang guru untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan sesuai dengan jenjang bidang tugasnya, katanya.
Dikatakannya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional Penilik serta Pengukuhan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemkot, di Puri Manggala Bhakti. Sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 821/033/425.203/2020 tentang Pengukuhan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan SK Wali Kota Nomor 821.2/039/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penilik.
Sebanyak 21 orang, terdiri dari 6 orang guru menjadi kepala sekolah, 2 orang penilik periode ke empat, 8 orang kepala sekolah mutasi dan 5 orang guru menjadi penilik, ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan kepada peserta pelantikan untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah bukanlah hal mudah, sebab terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang dilalui. Dengan telah dikukuhkannya pemberian tugas saudara sebagai kepala sekolah, maka secara tidak langsung wali kota mendelegasikan sebagian kewenangan dalam proses pengelolaan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
“Karena jabatan itu amanah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk dan perindungan bagi kita semua, karena seorang guru itu digugu dan ditiru siswanya,” pesan Habib Hadi. Kegiatan pagi itu wali kota didampingi dua saksi yaitu Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mochamad Maskur.
Disinggung Rencana penghapusan USBN dan UNBK akan disertai program pengganti untuk penilaian siswa Maskur menegaskan. Program pengganti itu melalui asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Namun, proses asesmen ini tidak dilakukan di akhir pendidikan, seperti halnya USBN dan UNBK. Melainkan dilakukan pada pertengahan masa pendidikan.
Untuk pengganti USBN dan UNBK sudah ada, yaitu asesmen. Asesmen ini bukan ujian seperti saat ini. Bentuknya sistem penugasan yang dilakukan oleh sekolah kepada siswa, ujar Maskur
Dengan sistem asesmen ini, proses penilaian dilakukan oleh sekolah. Mengingat sekolah lebih mengenal cara pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Contoh penugasan asesmen itu memberikan tugas akhir untuk dikerjakan oleh siswa. Tidak lagi dengan sistem ujian yang ada sekarang, jelasnya.
Penugasan oleh sekolah diharapkan dapat disesuaikan dengan pembelajaran yang sudah didapat siswa. Sebab, USBN-UNBK selama ini, soalnya 70 persen dari pusat. Hanya 30 persen dari daerah. Sehingga, belum mengakomodasi hasil pembelajaran di daerah.
Dengan asesmen ini, diharapkan proses penilaian siswa ini lebih ditekankan oleh daerah. Karena siswa ini kan belajar di sekolah. Yang mengerti dan melihat proses pembelajaran juga sekolah, paparnya.
Maskur menjelaskan, proses asesmen juga tidak harus dilakukan saat akhir pendidikan. Misalnya untuk jenjang SD dilakukan di kelas 6 atau SMP di kelas 9. Untuk SD bisa dilakukan saat kelas 4. Sedangkan SMP dilakukan di kelas 2, tambahnya. [wap]

Tags: