67 pejabat fungsional dilantik walikota Hadi.(Wap)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Di beberapa kesempatan mutasi jabatan, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin kerap menekankan tidak boleh ada yang main-main, terkait jual beli jabatan di pemerintahannya. Pesan itu pun, kembali disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional, di Sabha Bina Praja.
Menurut Habib Hadi, Kamis (23/5) setiap ada pembukaan pendaftaran, P3K, CPNS, maupun kenaikan pangkat, tidak boleh ada pungutan apapun. “Apapun yang terjadi, yang memberi dan yang menerima akan diberi sanksi. Yang naik pangkat, diturunkan lagi,” katanya.
Habib Hadi ingin semua penjaringan pegawai di Pemerintah Kota Probolinggo berjalan murni dan bagus. Sehingga, berdampak pada baiknya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang ada. Untuk itu, ia akan menyampaikan secara terus menerus pesan tersebut.
“Harus saya tekankan, harus disampaikan takut ada yang terpengaruh oleh oknum tertentu. Karena, saya melihat ada upaya-upaya seperti itu (pungutan), dan saya berkomitmen tidak boleh ada seperti itu,” tegas Habib Hadi.
Untuk 67 pejabat fungsional yang baru saja dilantik dan mengambil sumpah, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan, kenaikan pangkat adalah amanah baru dan menjadi pemicu semangat. “Betul-betul lakukan tugas lebih baik lagi, kreatif, inovatif sehingga bisa melakukan yang terbaik untuk Kota Probolinggo,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Rachmadeta Antariksa pun membenarkan apa yang disampaikan oleh wali kota terkait adanya oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya memanfaatkan momen.
Deta menjelaskan, sudah ada dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditelpon oleh oknum. Si penelpon gelap itu menjanjikan promosi jabatan di sejumlah OPD. Bahkan si oknum tersebut mengaku sedang berada di ruangan Deta.
“Saya sekarang di depan ruangan Pak Deta, sampean mau dipromosikan. Sampean siapkan dan kirim ke rekening uangnya,” ujar Deta menirukan calon korban yang menelponnya.
Harga yang dipasang oleh si pelaku Rp 25 juta untuk promosi jadi lurah. Sudah melakukan pelacakan? “Tidak,” jawab Deta. Pihaknya langsung men-share di grup whastapp (WA) dan menjelaskan ke semua kepala OPD agar mengingatkan stafnya terkait tindakan oknum tersebut.
“Ini (ulah oknum) tidak saat ini saja, CPNS juga begitu. Mungkin, pelaku itu melihat surat undangan yang beredar, tapi tidak tahu artinya. Bisa saja oknum yang memanfaatkan dan memperkeruh kondisi,” jelas Deta.
Saat ditanya apakah oknum itu PNS? “Saya kira tidak. Karena menyebut nama saja sudah keliru. Mengakunya disuruh menemui anggota baperjakat, tapi namanya keliru,” tutur Deta yang masih belum merencanakan melaporkan kejadian itu ke kepolisian.
BKPSDM pun menegaskan, bahwa proses administrasi kepegawaian tidak dipungut apapun. Hal ini berlaku pada promosi naik pangkat, pensiun gaji berkala atau pun proses administrasi kepegawaian lainnya.
Lebih lanjut Walikota Hadi menuturkan, banyaknya informasi yang menyesatkan perlu direspon positif, untuk itulah Kota Probolinggo melaunching aplikasi layanan masyarakat berbasis android, bernama VIEW Probolinggo Rabu kemarin, melalui aplikasi ini masyarakat akan mendapat banyak manfaat mulai dari kemudahan menyampaikan pengaduan, informasi tentang publik, pariwisata, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, perizinan, sosial ekonomi dan layanan publik lainnya.
Aplikasi ini mulai digodok Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sejak akhir tahun 2018 lalu. Dan, pada 99 hari program kerja Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Mochammad Soufis Subri akhirnya diluncurkan pada forum smart city Kota Probolinggo.
VIEW dibentuk untuk memberikan layanan informasi publik ke masyarakat baik dari Kota Probolinggo atau dari luar. Berkonsep integrasi, VIEW Probolinggo diibaratkan oleh Aman sebuah rumah yang diisi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Contohnya layanan yang dapat diakses yaitu konteks pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, bisa langsung ditunjuk pengaduan tersebut untuk OPD mana. “Lokasi dan gambar sudah jelas. Disitu (aplikasi) juga tidak bisa lagi main hoax, karena sistem ini sudah terintegrasi dengan NIK. Jadi, warga yang sudah mendaftar datanya otomatis bisa diketahui,” jelasnya.
Dengan tegas Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyatakan akan terus mengontrol aplikasi VIEW Probolinggo. Ia pun tak segan-segan mengecek update-an dan tindak lanjut dari masing-masing OPD. “Saya harap semua bersinergi. Sekarang zamannya sudah canggih, jadi pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman juga,”jelasnya.
Di dalam fitur informasi publik, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait JDIH, pemberitaan, event kota, CCTV publik, radio dan alamat kantor pemerintahan. Ada juga layanan pariwisata yang isinya hotel, destinasi wisata, agen travel, kuliner dan kafe. Untuk layanan pendidikan disediakan sekolah digital, lowongan kerja, latihan kerja dan data sekolah, tambahnya.(Wap)
