Wali-Kota-Risma-ketika-menghadiri-Rakorda-I-Kanwil-DJP-Suluttenggomalut.
Surabaya, Bhirawa
Pembangunan kota Surabaya menarik berbagai institusi untuk belajar lebih lanjut. Salah satunya Rapat Koordinasi Daerah I tahun 2017 Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Selasa (24/1),
Bertempat di ruang Hongkong, hotel Mercure, acara tersebut mengusung tema Satukan Langkah Capai Target 2017. Dalam kesempatan tersebut Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya berbagi pengalaman dalam membangun dan memimpin kota Surabaya.
Dionysius Lucas Hendrawan, Kakanwil DJP Suluttenggomalut dalam sambutannya mengatakan, pihaknya ingin mendapat ilmu tentang bagaimana mengelola pemerintahan. Ia mengapresiasi berbagai penghargaan dari nasional maupun internasional yang diterima oleh kota Surabaya.
Dionysius menjelaskan, ada 11 kepala kantor pelayanan pajak yang hadir dalam kesempatan tersebut. Yakni Palu, Poso, Luwuk, Toli-toli, Gorontalo, Manado, Tahuna, Mobago, Bitung, Ternate dan Tobelo.
Menurutnya, kesempatan tersebut peserta dapat mengetahui integritas Wali Kota dalam menyemangati jajarannya hingga Surabaya menjadi lebih baik. Ia berharap ada penguatan di Dirjen pajak dan dapat membantu pemerintah daerah.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya mendapat tuntutan untuk meningkatkan pajak 98% dalam seminggu. Kemudian dalam seminggu ia mendapat pendapatan pajak dari PBB 105% dan PBHTB 115%.
Pencapaian tersebut didapat dengan menginstruksikan mobil satpol pp untuk menagih pajak dengan ditempeli stiker bertulis tagihan pajak. Menurutnya, hampir semua pembangunan di kota Surabaya berasal dari APBD. Melalui OPD baru, ia mengecilkan kelembagaan untuk mengurangi pengeluaran.
Wali Kota menjelaskan, semua operasional kantor Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan teknologi informasi. Mulai dari pembayaran, penggajian dan administrasi lainnya dengan sistem elektronik.
Menurutnya, semua berkas dalam bentuk elektronik sehingga pihaknya tidak memiliki arsip hardcopy. Masih menurut Wali Kota Risma, melalui tablet, ia dapat mengontrol kota walaupun sedang berada di luar kota.
Wali Kota dapat mengetahui kondisi rumah pompa. Terkait perijinan, Pemerintah Kota Surabaya membangun sistem perijinan online. Melalui sistem perijinan online tersebut, pengaju perijinan tidak perlu datang ke Pemerintah Kota Surabaya.
Dengan memanfaatkan sistem elektronik, pihaknya dapat melakukan penghematan pengeluaran alat tulis kantor hingga Rp20 miliar. Dengan penghematan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, permakanan, penanggulangan bencana dan sebagainya. [dre]
