Wali Kota, Risma Harus Tampil Keluar

Dialog bertema ‘Pilwali Berintegritas, Pemilih Antusias’ menghadirkan narasumber Komisioner KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Selasa (13/10) lalu. [Gegeh Bagus/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Sekelas Kota Surabaya yang biasa disebut metropolitan sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang muda. Mengingat kedua pasangan calon Wali Kota Surabaya bernomor urut 1 Dr Rasiyo, dan bernomor urut 2 Tri Rismaharini sama-sama berusia diatas 50 tahun.
Dengan adanya kedua Calon Wali Kota Surabaya berusia diatas 50 tahun ini disayangkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Subagio Boerhan SH. Dirinya mengakui belum puasnya dengan adanya calon Wali Kota yang sama-sama lama tampil di birokrasi.
“Tempramen Warga Surabaya berantusias untuk memilih pemimpin Kota Surabaya. Cuma, saya masih belum puas karena yang tampil adalah orang-orang yang sudah tua. Keduanya sama-sama di atas 50 tahun usianya,” kata Subagio Boerhan pada Bhirawa seusia menjadi pembicara pada dialog sosialisasi Pilwali Berintegritas, Pemilih Antusias di auditorium Soemantri Kampus Unitomo, Selasa (13/10) lalu.
Boerhan menegaskan, karakter metropolitan itu harus dipimpin orang-orang muda, minimal dibawah 50 tahun usianya. Menurutnya, sosok Risma sapaan akrab Tri Rismaharini tanpa berkampanye itu sudah menang.
“Tidak selayaknya duduk di Surabaya, dia harus tampil keluar. Jadi Gubernur DKI, atau bahkan Menteri saat ada resuffle nanti. Bu Risma itu sudah kategori nasional. Terlalu kecil kalau Bu Risma masih jadi Wali Kota Surabaya.” pungkasnya.
Sebaliknya, menurut Boerhan, sosok Paklek Rasiyo sapaan akrab Dr Rasiyo juga sudah terlalu lama di birokrasi pemerintah Provinsi Jatim. “Ternyata calon pemimpin Surabaya adalah orang-orang lama yang pernah tampil di birokrasi,” tambahnya.
Apakah dengan tampilnya kedua calon Wali Kota Surabaya yang terlalu lama di birokrasi bisa mengurangi jumlah pemilih untuk mencoblos, Boerhan menepisnya. Dirinya beranggapan pemilih pemula hanya mengenal sosok Risma.
“Pemilih pemula ini kan belum tahu gambaran calon pemimpin Surabaya, dan yang mereka tahu hanya Bu Risma. Nah, Tokoh-tokoh pemuda di Surabaya kan banyak, dan itu harus tampil,” harap pria yang mengaku sebagai warga Surabaya ini.
Dirinya mengakui yang telah dilakukan Risma selama memimpin Kota Surabaya sudah terbilang bagus. Boerhan berharap Pilwali yang berlangsung 9 Desember 2015 mendatang tidak ada golongan orang penerima uang tunai (golput).
“Saya mengharapkan tidak ada golput-lah atau golongan orang penerima uang tunai. Saya menyakini, bahkan mau memilih saja masih ada serangan-serangan seperti itu,” terangnya.
Boerhan mengkhawatirkan, selama proses kampanye yang sudah berjalan lebih dari dua pekan ini tiba-tiba ada salah satu calon yang tercoret. Karena melakukan pelanggaran akhirnya calon tersebut di diskualifikasi.
“Kalau seumpama ada pelanggaran dan mengarah calon itu di disk atau digugurkan, siapa yang rugi?. Kalau ada bumbung kosong dan yang menang nanti bumbung kosong bagaimana? Seharusnya Bu Risma memang harus keluar, saya tidak melihat pasangannya (Whisnu Sakti Buana),” tandasnya.
Dalam dialong yang mengusung tema ‘Pilwali Berintegritas, Pemilih Antusias’ menghadirkan narasumber Komisioner KPU Kota Surabaya Nur Syamsi serta Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi. Namun, Ketua pengawasan tersebut tidak tampak hingga acara ditutup.
Gelaran yang diikuti oleh puluhan mahasiswa Unitomo ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pemilih muda terutama bagi para mahasiswa.
Komisioner KPU Surabaya Nursyamsi mengatakan mengenai sosialisasi hingga saat ini berjalan dengan lancar hingga ke kampus-kampus supaya pemahaman SDM warga kota Surabaya mengenai pilwali surabaya semakin berintegritas dan pemilih muda juga antusias. “Semua berjalan lancar dan baik. Seperti sosialisasi, persiapan logistik, dan persiapan SDM,” ujar Nursyamsi.
Menurutnya, selain sosialisasi seperti ini persiapan logistik juga telah dilakukan. Dan pelaksanaan lelang dengan cara klausa pasangan calon walikotanya telah tersedia. “Misalnya lelang bahan kampanye, untuk masing-masing calon ada 2 item yaitu flyer dan poster, 10 hari dari penetapan sudah jadi,” terangnya.
Sementara itu, di Surabaya sendiri, terdapat 864 ribu KK yang harus dibagikan flyer dan poster agar paham dan mengikuti pilwali Surabaya pada 9 Desember 2015 mendatang. “Yang berbeda tahun ini dari sebelumnya yaitu, alat peraga kampanye disediakan oleh KPU,” tandasnya.
Alat Peraga Kampanye (APK) disediakan dari KPU, Paslon tidak ada kewajiban dan tidak diijinkan membuat bahan kampanye yang sudah disediakan oleh KPU. “Alat peraga kampanye yang disediakan oleh KPU, untuk Kabupaten/Kota baliho sejumlah lima, umbul-umbul juga disediakan untuk di setiap kecamatan, spanduk di tiap kelurahan,” jelasnya.
Sesuai PKPU nomor 7, Paslon boleh menyediakan bahan kampanye per item jika dikonversi tidak boleh lebih dari 25 ribu Rupiah. Misalnya, mug, stiker, dan payung diijinkan. “Sebenarnya hal ini menambah pekerjaan KPU, tetapi ini jalan tengah yang lebih adil bagi pasangan calon. Ada dana yang sudah disediakan per masing-masing paslon 14,2M,” tambahnya. (geh]