Wali Kota Risma Tunggu Instruksi DPP PDIP

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini

(Tak Punya Rumah di Jakarta. Masak Ngekos di Pinggir Ciliwung)
Surabaya, Bhirawa
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak begitu merespon saat ditanya seputar Pilgub DKI Jakarta. Hal itu dirasakan Wali Kota perempuan pertama di kota pahlawan lantaran bukan penduduk asli Jakarta. Ia juga mengaku tidak memiliki rumah di Ibukota.
Bahkan Risma melontarkan kata-kata sindirian kalau semisal menjadi Gubernur DKI Jakarta akan tinggal di bantaran sungai yang ada di Jakarta. Beda kalau di Surabaya, Risma telah memiliki rumah sendiri tanpa harus menyewa rumah.
“Orang-orang ini lucu, nyalonkan aku jadi Gubernur DKI apa tidak mikir. Saya ini tidak punya rumah di Jakarta. Masak calon gubernur ngekos di pinggir Kali Ciliwung? Tapi kalau di sini (Surabaya, red), saya kan punya rumah sendiri,” ungkap Risma di sela menerima pelajar dari Hongkong, di Balai Kota Surabaya, Senin (22/8) kemarin.
Perlu diketahui, sebagai salah satu kandidat yang digadang-gadang maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Tri Rismaharini mulai mendapat dukungan banyak oleh pihak. Salah satunya dari Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk beberapa pengurus partai politik di level Provinsi DKI.
Koalisi ini dibangun oleh PAN, PDI Perjuangan, PPP, PKS, PKB, Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan menjadi alternatif bagi warga DKI Jakarta yang ingin memiliki pilihan selain petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menanggapi hal itu, Risma mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. “Itu bukan ranah saya, itu ranah Gusti Allah. Karena saya takut. Sampai saat ini tidak ada komunikasi. Semua saya serahkan kepada DPP (Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, red). Biar Gusti Allah yang ngatur,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota yang menerima penghargaan ‘Ideal Mother Award’ (Penghargaan Ibu Ideal) dari Universitas Kairo, Mesir ini juga membandingkan pembangunan antara Surabaya dan Jakarta. Menurutnya, saat ini pembangunan di Surabaya terbilang luar biasa.
“Memang selama ini kita mencoba membangun infrastruktur di Surabaya dengan uang sendiri,” katanya.
Risma menganggap, dana yang dimiliki Surabaya jauh lebih sedikit, jika dibandingkan dengan Jakarta. Misalnya, Surabaya hanya memiliki dana perimbangan sebesar Rp 350 miliar. “Sedangkan Jakarta itu dana perimbangannya mencapai Rp 5 triliun,” ujar Risma.
Lalu dana dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta mencapai Rp 10 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dari yang dimiliki Surabaya. “Di Surabaya itu PKB-nya hanya sekitar Rp 400 miliar,” kata Risma.
Meski demikian, dengan dana yang sangat terbatas itu, Risma yakin Surabaya bisa membangun berbagai infrastruktur. Sehingga, masyarakat Surabaya bisa menjadi lebih sejahtera. “Karena dalam perkembangannya memang akan sangat banyak orang yang datang ke Surabaya,” katanya. (geh.dre)

Tags: