Wali Kota Rukmini Geram Mangrov Dibakar

Wali Kota Rukmini bersama LSM melaksanakan penanaman mangrove.

Wali Kota Rukmini bersama LSM melaksanakan penanaman mangrove.

Probolinggo, Bhirawa
Forum CSR Kota Probolinggo kembali turut andil untuk memeriahkan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2015. Di dermaga Kelurahan Ketapang, berlangsung kegiatan penanaman 10 ribu bibit mangrove dengan melibatkan 500 personel yang terbagi dari pemerintah, pendidikan, TNI, Polri, komunitas dan masyarakat. Karenanya kami mengutuk orang yang melakukan pembakaran terhadap hutan mangrove yang sudah mulai berkembang. Hal ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini, Selasa (22/12).
Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan dan memberikan manfaat dalam peningkatan konservasi hutan dan edukasi serta pariwisata bagi masyarakat kota Probolinggo. “Penanaman mangrove sebanyak sepuluh ribu bibit. Dua ribu bibit pada pagi ini dan sisanya akan di tanam pada hari berikutnya,” katanya.
Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini geram dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab di kawasan Mangrove Kelurahan Pilang. Terjadi pembakaran pohon Cemara Udang dan Mangrove yang sudah mencapai 3 meter. “Cemara udang yang kita tanam di Pilang dan sekarang sudah tiga meter tingginya dan mangrove di sekitarnya, ada yang membakar. Kasatpol PP harus segera koordinasi dengan Polresta untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Wali Kota Probolinggo beserta rombongan berjalan menunju lokasi penanaman mangrove. Tanah becek dan gembur, menyulitkan Wali Kota Probolinggo untuk melangkah menuju lokasi penanaman. Dengan semangat, Wali Kota Probolinggo tetap melangkah dan berhasil sampai di lokasi serta menanam bibit mangrove.
Partisipasi masyarakat sebagai upaya yang dilakukan di kawasan sekitar hutan mangrove untuk ikut mengelola sekaligus mempertahankan ekosistem hutan mangrove secara terus menerus dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tidak hanya menyumbang tenaga, tetapi harus diartikan lebih luas, yaitu harus menyangkut dari taraf perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
Dalam pengelolaan hutan mangrove di Kota Probolinggo, masyarakat telah berperan serta dalam menyusun proses perencanaan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Dengan pola pengelolaan berbasis masyarakat, diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dari masyarakat (bottom up). Dalam pengelolaan ini dikembangkan metode-metode sosial budaya masyarakat setempat yang bersahabat dengan lingkungan ekosistem hutan mangrove dalam bentuk pertemuan secara berkala oleh, dari dan untuk masyarakat yang diisi dengan penyuluhan, penerangan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dalam berperan serta mengelola hutan mangrove, tandas Rukmini.
Pola pendekatan dilakukan dengan dua cara yaitu Program Perencanaan Partisipasi Pembangunan masyarakat sebagai salah satu upaya perencanaan berdasarkan rumusan yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat dan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal).
Pola pendekatan PRA ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan ekosistem hutan mangrove. Dalam kaitan ini, penggalian akar budaya/aturan setempat menjadi salah satu fokus utama kegiatan yang perlu diprioritaskan.
Keterlibatan “Kelompok Peduli Hutan Mangrove ” dan beberapa LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) peduli lingkungan hidup (LSM Wahana, Bumi Songgo Langit, dll) pada dasarnya merupakan babak baru dari peran serta masyarakat yang sebelumnya hanya diwarnai oleh pelaku utama yaitu Pemerintah Daerah. Namun seiring dengan era demokratisasi dan keinginan menuju masyarakat madani, maka peran Pemerintah Daerah lebih sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.
Banyak kegiatan yang pada masa lalu dilakukan oleh Pemdah telah diambil alih oleh LSM, masyarakat dan kalangan swasta. Bahkan masyarakat swasta yang tergabung dalam “IMF ” (Informal Meeting Forum) yang anggotanya terdiri dari 12 perusahaan besar yang ada di Kota Probolinggo telah berkembang dengan ikut sertanya tokoh masyarakat yang peduli linkungan hidup.
Peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dapat terlihat dari tingkat keterlibatannya, misalnya di sekolah di wilayah pantai. Masyarakat sekolah yang terdiri dari guru dan murid dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove sangat membantu keberhasilan program yang akan dilaksanakan.
Dimulai dengan diadakannya pertemuan antara guru-guru dengan Pemda, dengan tujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman dan wawasan guru terhadap lingkungan hidup. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya masukan dari para guru untuk membuat program pendidikan lingkungan bagi anak sekolah yang nantinya diharapkan timbul adanya pemahaman dini bagi anak-anak sekolah terhadap lingkungan pada umumnya dan hutan mangrove pada khususnya. [wap]

Tags: