Wali Kota Probolinggo Rukmini
Kota Probolinggo, Bhirawa
Wali Kota Probolinggo Rukmini mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari APBD Kota. Jumlahnya cukup banyak, 3.000 orang. Tujuannya, menurut Rukmini, untuk mengakomodir peserta BPJS Kesehatan PBI APBN yang dicabut oleh Kementerian Sosial, beberapa waktu lalu. “Saat ini PBI APBN berjumlah sekitar 80 ribu peserta. Alangkah baiknya jika 10 persen dari PBI APBN ini bisa dibiayai dari APBD atau sekitar 8.000 orang,” ujar Rukmini.
Rukmini menjelaskan, jumlah PBI APBD saat ini mencapai 5.000 orang. Di sisi lain, sebanyak 2.610 peserta PBI APBN BPJS Kesehatan dipangkas oleh Kementerian Sosial. Mereka semua, kini tidak bisa lagi memanfaatkan BPJS Kesehatan saat sakit.
Sebagai gantinya, pemkot memfasilitasi mereka untuk mengajukan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat sakit. “Untuk SKTM ini, RSUD dr Moch Saleh sudah dianggarkan Rp 3,5 miliar. Anggaran ini untuk memfasilitasi peserta PBI yang dipangkas Kementerian Sosial,” katanya.
Sementara Hamid Rusdi, Anggota Komisi C DPRD Kota Probolinggo menyambut baik usulan wali kota untuk menambah kuota PBI APBD. Namun, penambahan ini menurutnya jangan sampai bermuatan unsur politis. “Sekarang ini kan mendekati tahun politik 2018. Jadi, penambahan peserta harus tepat sasaran. Jangan karena faktor suka dan tidak suka,” ujarnya. [wap]
