Wali Kota Surabaya Lobi Presiden

Wali Kota Surabaya Dr (HC) Tri Rismaharini memberikan motivasi kepada ribuan siswa gabungan SMA Komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2). [adit hananta utama]

Pertahankan Wewenang Pengelolaan SMA/SMK
Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya benar-benar tidak rela jika pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK diambil alih Pemprov Jatim. Berbagai upaya pun dilakukan demi mempertahankan wewenang ini. Tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Risma juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya. “Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” tutur Risma usai memberikan motivasi kepada siswa kelas XII SMA komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2).
Risma khawatir, ketika sekolah dikelola provinsi dan tidak lagi gratis seperti saat ini. Lalu, kepala sekolah harus ribut mencari uang untuk mendanai operasional pendidikan. Padahal selama ini, di tangan Pemkot Surabaya kepala sekolah mendapat fasilitas untuk belajar hingga ke luar negeri. “Saya punya mimpi pendidikan di Surabaya jadi bagus. Jadi saya tidak mau kasek nantinya ribut cari uang supaya siswanya tidak bayar,” tandasnya.
Lobi ke presiden bukan satu-satunya cara untuk mempertahankan SMA/SMK. Karena di sisi lain, Risma mengaku gugatan atas UU 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar peralihan wewenang SMA/SMK juga akan terus berjalan. “Ada yang begitu (menggugat), tapi nanti yang melakukan itu masyarakat,” tambah Risma.
Dalam perjumpaan pertamanya dengan siswa setelah dilantik menjadi wali kota periode 2016-2021, Risma berusaha membangkitkan semangat siswa menjelang Ujian Nasional (UN) yang akan mereka hadapi pada 6 April mendatang. “UN ini jangan dijadikan sebagai ending. Tapi ini awal untuk berjuang menjadi sukses atau tidak di kemudian hari,” kata dia.
Risma juga menekankan, siswa agar tetap jujur dalam menghadapi UN dengan metode semi online itu. “Yang paling penting kedepankan kejujuran. Ini akan saya tekankan pada guru dan kepala sekolah seminggu jelang UN,” kata Risma.
Mendapat suport dari orang nomor satu di Surabaya tentu membuat siswa semakin bersemangat mengikuti UN. Seperti diakui Seny Gracelia. Dia mengaku senang mendapatkan motivasi dari Wali Kota Surabaya.  “Lebih siap dan semangat ujian. Tapi sedikit grogi karena saat percobaan ada saja komputer yang servernya bermasalah atau tokennya lama,” tutur Seny yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Unair itu.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan peralihan wewenang SMA/SMK adalah amanah undang-undang. Sehingga kepala daerah yang baru terpilih itu harus ingat dengan sumpah mereka agar tidak melanggar undang-undang. “Bu Risma sudah disumpah untuk tidak melanggar undang-undang. Pelimpahan ini juga amanah undang-undang,” kata dia.
Ditanya pendapat terkait lobi Risma ke Presiden, Saiful tidak banyak berkomentar. Dia hanya memastikan akan tetap melanjutkan rencana pelimpahan serentak untuk 38 kabupaten/kota. Sesuai rencana Dindik Jatim, penandatanganan serah terima akan dilakukan pada April mendatang. “Kita tetap lanjut saja. Meski ada yang menolak, amanah harus dijalankan,” pungkas dia. [tam]