Wali Kota/Bupati Tak Peduli Kesehatan, Pemprov Alokasikan Behatmaskin

DPRD Jatim, Bhirawa
Kurang adanya kepedulian wali kota/bupati di Jatim memaksa Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja kesehatan bagi masyarakat miskin (Behatmaskin) lewat APBD Jatim sebesar Rp 35 miliar.  Anggaran tersebut dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tidak terkaver oleh BPJS.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menegaskan jika wali kota dan bupati tak mengalokasikan anggaran kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, maka Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim untuk belanja kesehatan untuk masyarakat miskin. Pada sisi lain Pemprov Jatim akan mendorong rumah sakit milik Pemprov Jatim untuk menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) murni.
“Barangkali ini yang menjadi pemikiran kami untuk mengalokasikan anggaran belanja kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan RS milik Pemprov Jatim diberlakukan BLUD murni jika puskesmas dan RS milik kab/kota se-Jatim dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing kepala daerah,”papar politisi asal Partai Demokrat, Rabu (23/8).
Ditambahkannya, saat ini hanya RSUD dr Soetomo yang melaksanakan BLUD murni. Hal ini tercermin adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara, tujuh RS lainnya belum bisa karena sejak awal Gubernur Jatim Dr  H Soekarwo meminta RS milik Pemprov Jatim tidak menolak pasien. Artinya misi sosial dikedepankan.
“Karena misi sosial yang dikedepankan, maka  sejumlah RS milik Pemprov Jatim untuk menjadi BLUD murni perlu dilakukan secara bertahap. Tapi memang kuratif dan preventif harus dimaksimalkan agar jumlah masyarakat yang sakit dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono. Menurut politisi asal Partai Demokrat ini jika ada penurunan anggaran untuk belanja kesehatan untuk masyarakat miskin dari Rp 50 miliar menjadi Rp 35 miliar untuk tahun ini. Penurunan ini karena anggaran Rp 50 miliar pada 2016 lalu tidak terserap semuanya.
“Karenanya dalam 2017 ini dilakukan pengurangan. Selain itu Komisi E mendorong seluruh RS milik Pemprov Jatim menjadi BLUD murni. Hal ini sebagai upaya tidak membebani APBD Jatim,”paparnya. [cty]

Tags: