Wali Murid Keluhkan Mahalnya Biaya Sekolah

tolak-komersialisasi-pendidikanSidoarjo, Bhirawa
Mahalnya biaya masuk sekolah negeri sangat dikeluhkan sebagian besar calon wali murid. Sekolah yang katanya sudah dibiayai pemerintah, termasuk dana BOS, ternyata masih membebani kepada wali murid hingga jutaan rupiah.
Salah satu calon wali murid SMAN 3 Kamis (3/7) kemarin, mengeluhkan biaya masuk sekolah dikenakan dana pembangunan sebesar Rp4.235.000.  Menurut ceritanya, dari hasil pertemuan dengan para calon wali murid dengan komite Sekolah maupun pihak sekolah, dana itu akan diperuntukkan pembangunan mushola, pavingisasi, pagar serta AC. ”Dana sebesar itu bisa diangsur tiga sampai empat kali,” katanya.
Kegunaan lainnya, yakni untuk anggaran subsidi silang bagi siswa yang tak mampu. Untuk tahun ini SMAN 3 pagunya sebanyak 352 siswa, sedangkan siswa yang tak mampu sebanyak 17 anak. Jadi 352 siswa dikurangi 17 siswa, tinggal 335 siswa. ”Jumlah beban biaya pembangunan di SMAN 3 tahun ini kekurangannya diperkirakan sekitar Rp1,4 miliar, dibebankan kepada 335 siswa dibagi rata, ketemunya sekitar Rp4.235.000 itu,” jelasnya.
Belum lagi, biaya seragam sekolah yang mencapai sekitar Rp2 juta. Yakni seragam putih-putih, abu-abu putih, pramuka, batik, lab, olahraga serta SPP pertama bulan Juli 2014 Rp300  ribu. Jumlahnya Rp1.993.000 atau Rp2 juta kembaliannya Rp7 ribu. ”Kalau ditotal semuanya sekitar Rp6.228.000,” keluh calon wali murid yang tidak mau dikorankan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Tirto Adi, ketika dimintai komentar soal biaya itu menegaskan, kalau pihak Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam keputusan dana pembangunan di sekolah-sekolah. Semuanya dirapatkan atau diputuskan komite sekolah dan pihak sekolah. ”Dinas hanya mendapatkan surat tembusan hasilnya saja,” katanya.
Sedangkan menurut mantan Ketua Komite SMAN 3, Dra Arsiyah MSi mengaku kaget kalau biaya pembangunannya sebesar itu. Mestinya dari Dinas Pendidikan bisa menegur kalau dana pembangunan yang dibebankan kepada calon wali murid itu terlalu memberatkan. ”Sebenarnya  Dinas Pendidikan itu bisa menegur pihak sekolah yang melakukan pungutan sebesar itu,” katanya.
Arsiyah yang mengaku sekarang menjadi Ketua Komite di salah satu SMKN  Buduran, menceritakan kalau untuk seragam itu mestinya sekitar Rp1 jutaan atau Rp1.250. Menurutnya, kalau ditempatnya sekarang ini untuk uang pembangunan dikenakan kurang dari Rp2 juta. ”Jadi kalau saya melihat di SMAN 3 itu ya terlalu memberatkan,” tegas Arsiyah yang sekarang menjadi dosen di UMSIDA. [ach]

Tags: