Walikota Mojokerto Jangan Hanya Gertak Sambal

Kota Mojokerto, Bhirawa
Ancaman Wali kota Mojokerto untuk menonjobkan  PNS yang terbukti melakukan praktek pungli, direspon kalangan dewan setempat. Wali kota diminta tak hanya menebar ancaman atau gertak sambal saja, namun harus benar-benar melakukan langkah konkrit.
”Kami sepakat dengan sikap wali kota yang akan menindaktegas setiap PNS yang terbukti melakukan praktek pungli dan jual beli jabatan. Tapi tak cukup hanya peringatan keras, harus dibarengi langkah konkrit seperti pembentukan tim pengawasan khusus atau semacamnya,” kata Ketua Komisi I (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, Rabu (3/2) kemarin.
Tim Pengawas khusus perlu dibentuk, karena menurut Suliyat, akan lebih efektif. Sebab kalau tidak ada  pengawasan tentunya tak akan efektif. Dan praktek pungli atau jual beli jabatan akan terus berjalan, bahkan bisa jadi lebih rapi lagi,” lontar politisi PDIP itu .
Dikatakan Suliyat, jika wali kota sudah mengeluarkan ancaman bagi pejabat yang terbukti pungli atau jual beli jabatan, tak menutup kemungkinan sudah ada laporan yang menyebut praktek tak terpuji itu terjadi di tubuh birokrasi.
”Belakangan ancaman nonjob itu disampaikan dalam berbagai kesempatan. Ini artinya ada hal yang mengganjal bagi wali kota. Makanya, akan lebih tepat jika dibarengi dengan langkah konkrit,”  tandasnya.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kegiatan Pemkot, Mas’ud Yunus menyatakan akan menonjob pejabat yang terbukti pungli, apalagi jual beli jabatan. Bahkan wali kota membuka ruang pengaduan, dari SMS hingga menerima pengadu secara langsung di rumah dinasnya.
”Pemkot harus bersih dari praktek KKN. PNS sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” ujar wali kota. [kar]